Ilusi Negri Makmur dan Realita Pangan yang Amburadul

https://www.mediaoposisi.com/2018/07/ilusi-negri-makmur-dan-realita-pangan.html
 Oleh: Nida Husnia
(Mahasiswa IAIN Jember)

Mediaoposisi.com- Lagi-lagi emak-emak mengernyitkan dahi. Kemarin sudah tak jadi makan sambal karena harga cabai naik, sekarang telur pun tak bisa dijangkau oleh kantong ekonomis.

Pada awal pekan memasuki bukan Juli harga cabai terus melonjak seperti yang terjadi di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, harga cabai rawit merah yang pada awalnya berkisar antara 45-50 ribu kini bahkan mencapai nominal 65 ribu. (liputan6.com)

Hal serupa juga terjadi di Sukabumi. Cabai lokal merah mengalami kenaikan dari 34 ribu menjadi 50 ribu per kilogram. Salah seorang pedagang berpendapat bahwa kenaikan harga ini disebabkan oleh buruknya cuaca sehingga menghambat proses panen petani.(radarsukabumi..com)

Termasuk dari bahan pangan yang banyak dikonsumsi, telur juga sedang mengalami kenaikan harga. Sebagaimana dikutip dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) pada 10 Juli 2018, harga tertinggi telur ayam yang terjadi di Maluku Utara sebesar 37.850 ribu per kg, di pasar Pal Merah Jakarta harga telur merangkak menjadi 30 ribu. (viva.co.id)

Realita memang seringkali berseberangan dengan ekspektasi. Indonesia selalu menggambarkan dirinya dengan kemakmuran hasil panen dan kemudahan akses pangan masyarakatnya. Seperti acara-acara kuliner di televisi yang salah satu tujuannya adalah menunjukkan betapa uniknya olahan makanan di Indonesia, padahal dibalik layar kaca itu jutaan rakyat miskin tergelepar kelaparan.

Bila anda sering menonton televisi saat mendekati waktu pemilu, pilkada, atau pilpres. Maka akan banyak iklan yang bernarasi seolah para calon itu turun lapangan, berbaur bersama para petani dan  menunjukkan betapa makmurnya Indonesia, dengan hasil padi melimpah yang diolah menjadi beras.

Pada faktanya, pemerintah justru lebih mencintai ‘impor beras’ yang mengakibatkan beras lokal mangkrak tidak laku.

‘Negri makmur’ hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan untuk membohongi publik. Pada awalnya Indonesia memang menjadi rebutan penjajah karena sumber daya alamnya yang menggiurkan.

Namun perlawanan terhadap penjajah untuk mengembalikan tanah Indonesia tak serta merta membuat rakyatnya kenyang, karena kini yang terjadi malah rezim dengan mudah menyerahkan pengeolaan migas, tambang dan lain sebagainya kepada asing.

Yang terjadi akhirnya pengangguran dimana-mana, data kemiskinan yang sebenarnya tak kunjung berkurang. Parahnya, pemerintah dengan ringan menetapkan kategori miskin bagi mereka yang pendapatannya dibawah 350 ribu dengan rumah yang atap dan dindingnya tidak permanen. Oleh karenanya orang miskin yang memenuhi kategori itu bisa mendapatkan subsidi.

Data orang miskin hanya laris dicari saat menjelang pilkada. Dengan dalih mereka telah melakukan kemajuan dalam kerjanya. Kemudian menyiapkan bantuan pangan bagi rakyat miskin dan ‘sangu’ agar sudi memilih mereka.

Jangan sebut Indonesia sebagai negri makmur, karena rakyatnya bahkan susah membeli cabainya sendiri, harga gas elpiji 3 kg sudah diluar kewajaran, harga berasnya menjadi lebih mahal dibanding beras impor, telur ayam pun merangkak naik, susu kental bisa tak mengandung susu, seikat sayur mayur hanya bisa jadi porsi kecil berdua.

Merubah kebijakan rezim adalah hal yang mustahil dilakukan bila tidak melawan sistem yang mengitarinya.

Karena demokrasi kapitalis mewajarkan kenaikan harga terjadi tanpa harus mempertimbangkan kondisi rakyat. Apalagi pemerintah terikat dengan hutang luar negri yang mengharuskan mereka tunduk pada setiap kebijakan yang diciptakan Barat agar hutang terus diberikan.

Bahkan sangat mungkin menjadi budak-budak asing karena mereka telah menanamkan sahamnya di proyek pembangunan di Indonesia. Mirisnya sebuah negri kaya yang dipimpin oleh pemerintahan boneka, sehingga negri itu sampai tak mampu memberi makan rakyatnya.[MO/sr]

Disebut Ideologi Impor : Khilafah ditentang, Kapitalisme disandang

Oleh : Nida Husnia
 (Mahasiswa IAIN Jember)

https://www.mediaoposisi.com/2018/07/disebut-ideologi-impor-khilafah.html

Mediaoposisi.com- Mengingat merebaknya kasus radikalisme di Indonesia, Lembaga pendidikan Ma’arif PBNU menggelar Focus Group Discussion pada 5 Juli 2018 di gedung PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat.

FGD tersebut bertema “ Penguatan Kurikulum 2013 dalam Menumbuhkan Islam Wasathiyah”. Pengajaran Islam moderat ini dicanangkan untuk menangkal paham-paham radikalisme dan untuk menjaga anak bangsa dari paham anti-nasionalisme.

 Perwakilan dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang, Kemendikbud, M Hamka yang turut hadir dalam FGD juga mengatakan dukungannya kepada upaya menumbuhkan semangat ber-Islam wasathiyah.

Begitu pula Sekjen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan nilai-nilai Islam wasathiyah adalah nilai universal yang tidak bertentangan dengan agama lain, sehingga pelajar agama lain bisa mendapatkan pelajaran berkaitan dengan nilai-nilai Islam wasathiyah. (republika.co.id)

Bahkan untuk memperkenalkan Islam wasathiyah dikalangan pelajar, mulailah disosialisasikan senam Islam Nusantara di Semarang, Jawa Tengah. Senam tersebut dipadukan dengan gerakan shalat yang nantinya akan membuat masyarakat mencintai sholat sebab gerakannya yang mampu menyehatkan badan.

Wacana Islam wasathiyah sebenarnya mulai ramai digaungkan sejak ideologi Khilafah ramai dibicarakan.

Para pengusung Islam Moderat sepakat menolak keberadaan Khilafah yang disebut mereka sebagai ideologi impor karena mampu mengancam eksistensi ideologi Pancasila yang telah finish digunakan di Indonesia. Terlebih lagi mereka menilai Khilafah sangat bertentangan dengan kebudayaan dan nilai-nilai yang telah berkembang di Indonesia.

Namun benarkah kita sudah ber-ideologi Pancasila? Mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Dan hidup sesuai dengan karakter butir-butir Pancasila? Sebut saja sila keempat : “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.

Salah satu dari butir pengamalan yang terkandung dalam sila keempat adalah “mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat”. Pada realitanya, ketika pemerintah getol mendirikan proyek tol dimana-mana, proyek tersebut memakan biaya yang sangat besar seperti proyek tol trans Sumatera dengan 8 ruas yang diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar 80 trilyun hingga 2019 mendatang.

Padahal jalan tol bukan menjadi kebutuhan dasar bagi rakyat khusunya di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan merebaknya problematika ekonomi, sosial, pendidikan dll.

Seperti ketika harga BBM dan elpiji 3 kg melesat, subsidi keduanya dicabut dengan alasan agar kuota bagi si Miskin tepat sasaran. Namun pencabutan subsidi ini tak kunjung mengurangi hutang Indonesia. Justru Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negri (ULN) Indonesia naik 8,7 % menjadi 5.425 T. Beginikah pengamalan butir Pancasila?

Hal ini malah menunjukkan kepada kita wajah Kapitalisme. Kita dapat mencium aura tajam ideologi Kapitalisme yang sangat kental dengan diplomasi berbentuk hutang, ketenagakerjaan, perdagangan, dll. Dimana kapitalisme sarat akan unsur imbalan atau kemanfaatan hanya bagi kedua belah pihak yang bersangkutan tanpa menghiraukan imbasnya bagi rakyat.

Namun perjalanan ideologi Kapitalisme buatan Eropa ini terlanjur meresap dalam tubuh bangsa Indonesia, sehingga seolah ia bukanlah idelogi impor. Ia justru diterima dan digunakan dengan senang hati, meski harus menginjak hak hidup orang lain.

Dan yang terjadi Pancasila malah mati dalam Kapitalisme, beda pandangan langsung dipersekusi, penipuan besar-besaran terjadi kepada rakyat. Gula rasa susu ternyata sudah lama dipasarkan.
Nyatanya kapitalisme lebih dapat diterima oleh Islam wasathiyah. Islam moderat yang khas akan sifat damai nya tak serta merta menolak ide Barat untuk turut bercokol di Nusantara.

Namun Khilafah dengan konsep Islamnya yang hendak menyelamatkan negri dari penjajahan, memperbaiki pengelolaan migas agar bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat, malah ditolak mentah-mentah.

Khilafah dengan konsep Islamnya tegas mengatakan riba adalah haram sesuai dengan pedoman Qur’an dan sunnah. Tapi Islam moderat membolehkan riba dengan porsi yang kecil, dan menolak hukum riba yang disamakan dengan menzinahi ibu kandungnya, karena tak dapat dipungkiri keberadaan Bank telah menjadi nadi masyarakat. Dan kaum kapitalis tertawa dibelakang.

Islam moderat sesungguhnya bertentangan dengan esensi syariat Islam itu sendiri. Lebih tepatnya, Islam wasathiyah digunakan untuk menandingi penerapan Islam kaffah dalam kekhilafahan. Dan grand project terdekat Islam moderat adalah masuk dalam kurikulum pendidikan untuk menanamkan Islam moderat dalam diri setiap peserta didik.

Sebagai ummat terpilih, kita harus cerdas menyikapi hal ini. Mempelajari kembali Islam wasathiyah, sesuaikah ia dengan Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin?[MO/sr

Secangkir Politik di Bulan Juli

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=247556319365406&id=100023331183583
Oleh : Nida Husnia

Dapur rakyat kembali dirundung masalah. Pasalnya, pemerintah mengeluarkan produk gas elpiji 3 kg non subsidi dengan ketentuan harga dua kali lipat dari elpiji subsidi yaitu 35 ribu bahkan bisa diperkirakan lebih dari itu. Pemerintah beralasan terobosan ini dilakukan agar subsidi tepat sasaran, jadi pengguna gas elpiji subsidi dengan rentang harga 16-17 ribu diperuntukkan bagi rakyat miskin saja. Rakyat dengan ekonomi menengah keatas harus menggunakan elpiji non-subsidi.

Pertamina mulai melakukan uji coba pasar sejak 1 Juli 2018 untuk mengetahui minat kelompok ekonomi menengah ke atas terhadap pembelian gas elpiji 3 kg non-subsidi. Pertamina mengeluarkan 5000 tabung gas untuk dipasarkan ke kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. (tirto.id)

Hal serupa terjadi pada BBM non-subsidi yaitu pertamax dan dexlite. Kenaikan harga pertamax terutama sebagai BBM yang paling banyak digunakan pengendara membuat sejumlah rakyat kaget karena kenaikannya secara diam-diam. Tak tanggung-tanggung naiknya, sebesar 800-1000 rupiah.

Meski cadangan migas di Indonesia menurun 5 tahun terakhir ini, namun Dirjen Migas, Ego Syahrial pada 2017 lalu pernah mengatakan Indonesia masih punya potensi 60% dari 128 cekungan yang belum dieksplorasi oleh negara, 40% sisanya pun masih tidak diproduksi maksimal. (katadata.co.id)

Entah motivasi apa yang membuat pemerintah getol menaikkan harga-harga kebutuhan pokok. Mereka hanya berdalih keputusan ini disahkan untuk mempertegas kembali jatah bagi orang yang dikategorikan dalam ‘rakyat miskin’ yaitu mereka yang berpenghasilan dibawah 350 ribu dan memliki hunian yang tembok dan lantainya tidak permanen.

Setiap hari wakil rakyat pulang pergi kantor dengan mobil. Makan di restoran dengan terbahak. Setiap hari mereka mendapat tugas mengurus kebijakan untuk rakyat, mengatur keuangan rakyat, mendata sesiapa yang sudah membayar pajak dan yang belum membayar. Semua dikenai pajak, rakyat miskin pun tak terhindar darinya.

Logikanya, pemerintah menetapkan  kategori rakyat miskin adalah mereka dengan penghasilan begitu rendah yaitu 350 ribu dan rumah reot. Dengan beban biaya sekolah putra-putrinya, belanja istrinya, biaya listrik, biaya air, dan lain-lainnya. Harga subsidi pun tak pantas untuk mereka.

Yang berpenghasilan diatas 350 ribu belum tentu orang kaya, juga bukan orang mampu. Tapi pemerintah menilai mereka bisa membeli segala kebutuhan dengan harga selangit yang terus naik. Keluarlah kebijakan gas elpiji non-subsidi dan kenaikan BBM non-subsidi. Akibatnya semua rakyat berebut, karena prosentase kekayaan hanya dipegang oleh sangat sedikit orang di Indonesia.

Kebijakan macam ini tetap tak mendorong perbaikan bagi negri Indonesia. Kebijakan model ini juga akan menimbulkan dampak bahaya bagi perekonomian rakyat, sebab bila kebutuhan gas elpiji besar dengan stok terbatas akan memunculkan kasus penimbunan. BBM juga tak menutup kemungkinan akan ada kecurangan dengan meng-oplos BBM dan air. Menipu pembeli dengan busa yang dituang dalam tangki.

Jangan heran, demokrasi meniscayakan segala hal itu terjadi. Segala bentuk hukum yang disusun manusia pasti berkali-kali diamandemen sesuai kehendaknya. Meski demokrasi berasaskan “pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintah”, lihatlah faktanya. Suara rakyat diabaikan, kritik rakyat dibungkam, kritis rakyat dicaci, demo rakyat diamankan, tuntutan rakyat tak dihirau, lengkap sudah catatan hitam demokrasi.

Namun kita terkadang masih sudi memberi ruang demokrasi untuk mengatur hidup kita. Padahal ia sudah berkarat dan tak layak. Ber-alihlah!, sudah saatnya kita beralih.

Fenomena Muser Musically dan Tik Tok : Dunia Remaja Sedang Babak Belur

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=244861829634855&id=100023331183583

Oleh : Nida Husnia

     Siapa yang tak kenal akun bowo_alpenliebe? Remaja 13 tahun yang sedang viral di dunia maya berkat video Tik Tok nya. Bocah bernama lengkap Prabowo Mandardo itu mampu menyita perhatian gadis-gadis seusianya. Tak heran ia sampai bisa mengadakan agenda meet and great dengan HTM 80-100 ribu. (tribunnews.com)

    Tak sedikit remaja putri yang memuji ketampanan wajah Bowo, setiap postingan Tik Tok nya selalu dihujani komentar pujian. Beberapa akun facebook ada yang sampai mengagungkan Bowo sebagai Tuhan, bahkan ada pula yang ingin merelakan keperawanannya demi Bowo.

    Hal itu jelas menimbulkan kekhawatiran ditengah-tengah masyarakat, khususnya para orang tua. Bagaimana tidak? Para remaja ini terbius dengan idola dan idamannya yang tenar karena Tik Tok. Rela meminta uang kepada orang tua hanya demi bertemu dalam meet and greet, padahal wajah Bowo tak semanis penampakannya dalam postingan videonya. Terlebih lagi ada mereka yang sampai bersikap over.

    Bowo bukan satu-satunya artis keluaran Tik Tok dan Musically. Kedua aplikasi ini telah berhasil mencetak ratusan hingga ribuan orang terkenal yang mendadak viral karena aksinya. Penggunanya bukan hanya kalangan remaja, dewasa dan anak-anak pun tak ketinggalan. Mereka bahkan berani membanderol HTM Meet and Great nya sebesar 300 rb untuk kelas VVIP dengan fasilitas foto dan duet bersama artis Tik Tok dan Musically. Walhasil, kita akan menemukan banyak orang yang tak malu dan sungkan berjoget di mana-mana.

    Lalu apa kabar generasi muda? Perannya sebagai penerus bangsa mulai tergerus oleh trend jaman now. Tak ada lagi ghiroh belajar, yang ada justru semangat menciptakan gerakan-gerakan baru sebelum memulai video Tik Tok nya. Mereka bukan berlomba untuk menemukan terobosan baru dalam dunia pendidikan, yang terjadi malah berlomba memperindah kreatifitas video Tik Tok. Ketika mereka lumrahnya tak butuk handphone, kini mereka merengek meminta android demi bisa memasang aplikasi Tik Tok.

    Remaja adalah estafet reformasi yang menentukan masa depan suatu bangsa. Dimana pun kakinya berpijak, disitulah terukir gambaran masa mendatang. Setiap bangsa mencita-citakan profil pemimpin yang bersahaja, namun cita-cita itu akan menjadi sebatas mimpi bila pemudanya tak lagi dekat dengan masjid, lebih mencintai mall, jauh dari kegiatan mengaji, dan lebih suka memposting diri.

    Cobalah kita belajar dari seorang Ali bin Abi Thalib. Ia menyatakan keimanannya kepada Rasul dan mulai memeluk Islam di usianya yang ke-10. Sejak saat itu Ali tinggal bersama Rasul dan ikut berdakwah kemanapun Rasul pergi. Dalam usianya yang sangat belia Ali menerima dakwah Islam, giat mempelajari Islam dan menyatakan azamnya untuk memperjuangkan dakwah bersama Asabiqunal Awwalun.

Dalam perang Khandaq, Ali mendesak Rasul agar mengizinkannya menjadi lawan Amru bin Wuud. Padahal Amru bin Wuud adalah Jenderal perang senior milik kafir Quraisy yang tak pernah kalah setiap berduel. Ketika itu Ali yang begitu dekat dengan Rasul masih remaja, pantas Rasul tak merelakan dirinya menjadi lawan Amru bin Wuud yang perkasa. Tapi Ali sudah bertekad untuk menghabisi Amru bin Wuud. Suara tapak kuda dan lengkingan pedang membumbung tinggi, kepulan debu sampai mengaburkan pendangan mereka yang menyaksikan. Akhirnya Ali mampu mengalahkan Amru bin Wuud dengan tebasan pedangnya.

Profil Ali seharusnya sangat layak menjadi panutan generasi jaman now, namun hal ini tak terjadi sebab pemuda Muslim semakin jauh mengalihkan dunianya pada dunia hiburan dan gaya hidup para artis. Mirisnya menyaksikan realita ini, semakin bergaya dilayar HP semakin mendorong popularitas diri dan pada akhirnya menjadi iming-iming bagi  sesamanya. Menginginkan pengakuan sebagai artis, mendapatkan uang adalah hal yang menjadi cita-cita mereka. Mulailah berfikir, tidakkah kita tersadar dengan hancurnya dunia remaja saat ini?

Ternyata Israel Takut Kamera

Oleh : Nida Husnia 

(Mahasiswa IAIN Jember)

Mediaoposisi.com- Perang Israel-Palestina belum  juga menemui ujung penyelesaian. Militer zionis Israel malah semakin ganas memangsa setiap nyawa dengan  tanpa mengikuti aturan perang internasional. Beberapa waktu lalu media ramai dengan serangan seorang snipper yang bangga karena berhasil menembak dua nyawa sekaligus yaitu ibu hamil dan bayinya yang syahid seketika.

Bahkan hingga saat ini Israel tetap melancarkan serangan darat dan udaranya, membunuhi warga sipil tak bersalah, dan mengkriminalisasi seorang penulis Palestina dengan memperpanjang masa tahanannya. (pesonaalquds.com)

Namun sejujurnya dunia mau saja mengakui kebodohan, ketakutan, dan kecerobohan tentara zionis saat menghadapi warga Palestina. Seperti yang kita tahu, apa yang Palestina punya untuk melawan kebiadaban Israel selain satuan kemiliteran HAMAS?

Pemuda dan anak-anak yang diancam hanya melawan dengan sebongkah batu, sedangkan tentara Israel bersiap dengan seragam, senjata dan tameng untuk menghindari lemparan.

Beberapa hasil reportase media menunjukkan nyali ciut Israel saat melakukan aksi penyerangan seperti saat mereka berlari ketakutan menghindari lemparan batu dan kerikil padahal ditangannya tersimpan laras panjang. Saat roket HAMAS melayang diudara, mereka menangis histeris, juga rombongan menangkap anak-anak dan perempuan, mereka tak pernah maju seorang diri.

Rupanya rekaman peristiwa itu menjadi momok bagi pemerintahan Israel. Para penjajah itu khawatir dunia akan menjadikan militer nya sebagai bahan tertawaan. Oleh karenanya anggota Knesset, Robert Ilatov mengusulkan RUU larangan dokumentasi dan disetujui oleh parlemen Israel meski masih membutuhkan 2 kali persidangan sebelum disahkan menjadi UU. (manado.tribunnews.com)
 
RUU tersebut berisi larangan keras mempublikasikan foto, rekaman suara atau visual ke media manapun dan akan memberlakukan hukum pidana 5-10 tahun penjara bagi yang mempublikasikan rekaman.

Hal ini sontak mengundang protes dan tuntutan kepada PBB sebab Israel menjegal kebebasan pers dengan alasan yang tak masuk akal yaitu hanya ingin menjaga fokus tugas tentaranya. Padahal zaman semakin berkembang dan batas informasi dunia sudah tak berlaku, publik berhak mengetahui segala realita di lapangan apalagi menyangkut kasus antar negara.

Apa yang melatar belakangi Israel hingga tergesa meng-goalkan RUU ini? Sebagai penjajah tertua, zionis tetap ingin tampil memukau. Menghindari berbagai dokumentasi rekaman yang membongkar wajah asli dibalik topeng kegagahannya. Israel tak ingin dikenai sanksi dikancah internasional sehingga ia mengambil langkah untuk membungkam media agar aktifitasnya tak terbaca dunia.

Rancangan undang-undang ini nyatanya semakin membuat warga dunia geram. Israel telah melakukan kriminalisasi dan serangan membabi buta terhadap Palestina sejak 1948. Jutaan korban berjatuhan, jutaan hektare bangunan rata dengan tanah. Sekarang ia malah hendak melarikan diri dari media.

Apa yang mampu kita lihat selain ketamakan Israel menguasai wilayah Palestina? Mendapat dukungan penuh Amerika saja tak cukup karena warga dunia masih lebih memihak Palestina yang memang telah nyata di porak-porandakan oleh mereka.

Warga dunia mengetahui segala realita perang Palestina-Israel melalui media karena tak semua orang bisa menjangkau wilayah konflik tersebut.

Terlebih lagi RUU ini dikeluarkan karena pemerintahan Netanyahu tahu betul ketakutan dan kebodohan tentaranya yang menjadi bahan cemoohan warganet. Pantas, sebengis Isarel justru takut pada jepretan kamera.[MO/sr]
https://www.mediaoposisi.com/2018/06/ternyata-israel-takut-kamera.html

Euforia World Cup Rusia : Tamparan Bagi Muslim se-dunia

                                                                 Oleh : Nida Husnia 

(Mahasiswa IAIN Jember)

Mediaoposisi.com- Piala dunia FIFA selalu mencuri perhatian. Kali ini turnamen sepak bola internasional ke 21 itu dilaksanakan di Rusia. FIFA World Cup 2018 diikuti oleh 32 negara yang diselenggarakan pada 14 Juni hingga 15 Juli mendatang.

Hiruk pikuk suasana pertandingan di 11 titik kota di Rusia menjadi momentum berharga bagi para jurnalis untuk meliput pertandingan secara live.

Jutaan suporter tumpah di stadion dengan beragam khas bendera negara yang diusungnya, termasuk suporter perempuan Arab Saudi setelah bertahun lamanya tak mendapat izin menonton bola. Mereka akhirnya bisa menyaksikan pertandingan Saudi melawan Uruguay. (liputan6.com)

Saat-saat menikmati pertandingan bola memang menyenangkan bahkan mampu melenakan. Sudah menjadi rahasia umum pecinta bola akan meninggalkan segala aktifitas dan  mencurahkan seluruh konsentrasinya ketika pertandingan dimulai. Tak heran bila peluit wasit di layar kaca bahkan mampu menyaingi suara sirine ambulance yang lewat.

Namun Rusia sebenarnya tak pantas berbangga diri atas negaranya yang terpilih menjadi tuan rumah dalam FIFA World Cup 2018. Mengapa? Sebab Rusia adalah salah satu koalisi negara yang memerangi wilayah Suriah dan masih berlanjut hingga kini. Rusia termasuk dalam deretan penjajah yang memerangi warga sipil seperti halnya Amerika dan Israel.

Gencatan senjata yang dilakukan Rusia sejak 2015 berdalih melawan terorisme, mereka berkoalisi dengan pemerintahan Basyar AL-Assad untuk menghabisi wilayah Suriah yang diketahui merupakan wilayah kelompok pemberontak dan wilayah sipil. (matamatapolitik.com)

Peperangan terus terjadi hingga ratusan ribu korban berjatuhan. Warga Suriah terpaksa mengungsi ditenda-tenda dengan perlengkapan rumah tangga seadanya. Bila siang tiba, cuaca begitu panas. Bila malam datang, udara dingin begitu menggigit. Mereka yang janda sampai tak mampu tampil tegar dihadapan putra-putrinya sebab kondisi yang sangat mencekam.

Dahulu Syam adalah negri yang dijanjikan Rasulullah sebagai pusat peradaban kaum Muslim di akhir zaman.

Negri makmur dengan sumber daya alam yang tumpah ruah. Semenjak keruntuhan Khilafah wilayahnya mulai dipecah menjadi 4 bagian yaitu Palestina, Yordania, Suriah, dan Libanon. Hal itu dilakukan  oleh pengemban kapitalisme untuk memudahkan aksi perampokan mereka terhadap SDA nya dan pengrusakan terhadap generasi penerusnya.

Realita yang kita hadapi saat ini adalah bahwa kaum Muslim mulai melupakan saudaranya. Lebih mencintai medan pertandingan sepak bola daripada mengikuti berita di wilayah kaum Muslim yang sedang ditimpa konflik tak berkesudahan. Euforia piala dunia di Rusia harusnya meluapkan amarah kita, karena mereka tertawa diatas genangan darah saudara kita.

Saat ini harga diri kaum Muslim diinjak, tak satupun penguasa Muslim maju melakukan pergerakan. Ambang batas kemarahannya sebatas pada kecaman. Tak rindukah kita dengan masa dimana tak ada waktu bagi penjajah untuk berpesta sebab tegasnya Khalifah menyiapkan militer Pasukan melawan mereka?

Tak ada jeda waktu bertahun-tahun untuk menunggu pembelaan terhadap kaum Muslim karena Khalifah telah siaga mempersiapkan pejuangnya.

Namun kini kita tak menemui sosok pahlawan lagi, sehingga yang terjadi adalah penyiksaan tiada henti. Pantaskah kita turut berbahagia dalam FIFA World Cup Rusia?...[MO/sr]https://www.mediaoposisi.com/2018/06/euforia-world-cup-rusia-tamparan-bagi.html

Kala Demokrasi Menemui Ajalnya

Oleh : Nida Husnia 

(Mahasiswa IAIN Jember)

Mediaoposisi.com- Menjelang Pemilu 2019 partai-partai politik mulai berkonsentrasi mempersiapkan kandidat capres-cawapres untuk didaftarkan pada 4-10 Agustus mendatang. Koalisi partai mencalonkan orang-orang terkuatnya untuk maju ke Pilpres 2019 seperti koalisi partai PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, dan PKB  yang mengusung nama Joko Widodo atau Gerindra dan PKS yang mendukung Prabowo Subianto. (nasional.kompas.com).

Namun pilpres kali ini masih berkutat pada pro-kontra persiapan sistem pemilihan yaitu presidential threshold. Presidential threshold atau ambang batas pemilihan didukung  oleh beberapa politisi sebagai sistem pemilihan yang tepat karena capres-cawapres akan memiliki basis dukungan kuat dari parlemen.

Mereka yang menolak dalam barisan politisi dan akademisi menilai presidential threshold akan menutup kedaulatan rakyat dalam memilih presiden, sehingga 12 tokoh publik ini mengajukan uji materi UU no. 7 tahun 2017 pasal 222 tentang pemilu.

Dalam upaya mempertahankan presidential threshold PDIP tampak sebagai partai terdepan yang kukuh mengusung sistem ini. Pasalnya, dalam presidential threshold partai yang ingin mencalonkan presiden dan wakil presiden harus menduduki paling tidak 20% kursi DPR. PDIP memiliki 19,4% kursi DPR  (prosentase ini termasuk yang tertinggi) sehingga harus menggandeng partai lain untuk berkoalisi agar dapat mengajukan nama dalam Pilpres.

Ironisnya, presidential threshold ini sama sekali tidak memandang rakyat sebagai pertimbangan utama. Padahal perihal kepemimpinan adalah tanggung jawab besar untuk mengatur seluruh kehidupan rakyat melalui kebijakan-kebijakannya. Pemilu hanya dipijakkan pada kaki parpol dimana ia mempunyai suara terkuat, tetapi hak rakyat diabaikan dan hanya dijadikan obyek janji dalam kampanye.

Akhirnya, jargon demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” tidak lagi berguna. Hak suara dikebiri, tak ada kesempatan menetukan pilihan pemimpin yang dicita-citakan rakyat. Pemerintah sebagai pihak pendukung presidential threshold semakin nampak  repressif.

Mereka berada dalam pemerintahan sebuah negara namun bukan bekerja untuk kepentingan negara, bukan juga untuk melayani rakyat.

Semua itu terbukti tak hanya saat mendekati pemilu ini, tetapi realita kehidupan ditengah-tengah masyarakat telah menunjukkan kesengsaraan hidup dalam demokrasi. Kenaikan BBM, listrik, barang pasar, semua disolusi dengan candaan.

Bagaimana mungkin seorang menteri yang telah menempuh pendidikan tinggi bisa menyarankan diet bagi warga miskin yang tak bisa membeli beras?

Atau makan keong sawah bila harga daging naik dengan membuktikan kandungan gizi didalamnya, beberapa bulan setelahnya muncul kabar keracunan warga yang mengkonsumsi daging keong. Bila warga miskin harus diet, bila tak mampu bayar listrik cabut saja meterannya, apa lagi yang diharapkan dari kinerja rezim? Apa lagi perbaikan demokrasi yang ditunggu?

Dan sekarang presidential threshold mengantarkan pada ketimpangan kebijakan yang sangat nyata. Pemerintah berusaha mendukung dan memenuhi ambisi PDIP yang menginginkan PT tetap berlaku di 2019 tanpa melihat dan mempertimbangkan rakyatnya. Padahal rakyat tak menghendaki sosok pahlawan di hari kampanye yang kemudian mendurhakai semua janjinya.

Demokrasi menemui ajalnya dalam presidential threshold. Ketika koalisi partai memaksakan capres yang tak diinginkan rakyat, disitulah tampak kepentingan penguasa dan kaum elit dalam menguasai negri.

Ditambah dengan alasan capres-cawapres akan mempunyai basis dukungan parlemen yang kuat. Apa pentingnya? Bila akhirnya tetap saja menginjak jaminan kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Dan kini demokrasi benar-benar mati, tak ada yang namanya kedaulatan rakyat. Akankah kita bangga dan bahagia terus menerus ditipu?[MO]
https://www.mediaoposisi.com/2018/06/kala-demokrasi-menemui-ajalnya.html