Oleh : Nida Husnia
Dapur rakyat kembali dirundung masalah. Pasalnya, pemerintah mengeluarkan produk gas elpiji 3 kg non subsidi dengan ketentuan harga dua kali lipat dari elpiji subsidi yaitu 35 ribu bahkan bisa diperkirakan lebih dari itu. Pemerintah beralasan terobosan ini dilakukan agar subsidi tepat sasaran, jadi pengguna gas elpiji subsidi dengan rentang harga 16-17 ribu diperuntukkan bagi rakyat miskin saja. Rakyat dengan ekonomi menengah keatas harus menggunakan elpiji non-subsidi.
Pertamina mulai melakukan uji coba pasar sejak 1 Juli 2018 untuk mengetahui minat kelompok ekonomi menengah ke atas terhadap pembelian gas elpiji 3 kg non-subsidi. Pertamina mengeluarkan 5000 tabung gas untuk dipasarkan ke kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. (tirto.id)
Hal serupa terjadi pada BBM non-subsidi yaitu pertamax dan dexlite. Kenaikan harga pertamax terutama sebagai BBM yang paling banyak digunakan pengendara membuat sejumlah rakyat kaget karena kenaikannya secara diam-diam. Tak tanggung-tanggung naiknya, sebesar 800-1000 rupiah.
Meski cadangan migas di Indonesia menurun 5 tahun terakhir ini, namun Dirjen Migas, Ego Syahrial pada 2017 lalu pernah mengatakan Indonesia masih punya potensi 60% dari 128 cekungan yang belum dieksplorasi oleh negara, 40% sisanya pun masih tidak diproduksi maksimal. (katadata.co.id)
Entah motivasi apa yang membuat pemerintah getol menaikkan harga-harga kebutuhan pokok. Mereka hanya berdalih keputusan ini disahkan untuk mempertegas kembali jatah bagi orang yang dikategorikan dalam ‘rakyat miskin’ yaitu mereka yang berpenghasilan dibawah 350 ribu dan memliki hunian yang tembok dan lantainya tidak permanen.
Setiap hari wakil rakyat pulang pergi kantor dengan mobil. Makan di restoran dengan terbahak. Setiap hari mereka mendapat tugas mengurus kebijakan untuk rakyat, mengatur keuangan rakyat, mendata sesiapa yang sudah membayar pajak dan yang belum membayar. Semua dikenai pajak, rakyat miskin pun tak terhindar darinya.
Logikanya, pemerintah menetapkan kategori rakyat miskin adalah mereka dengan penghasilan begitu rendah yaitu 350 ribu dan rumah reot. Dengan beban biaya sekolah putra-putrinya, belanja istrinya, biaya listrik, biaya air, dan lain-lainnya. Harga subsidi pun tak pantas untuk mereka.
Yang berpenghasilan diatas 350 ribu belum tentu orang kaya, juga bukan orang mampu. Tapi pemerintah menilai mereka bisa membeli segala kebutuhan dengan harga selangit yang terus naik. Keluarlah kebijakan gas elpiji non-subsidi dan kenaikan BBM non-subsidi. Akibatnya semua rakyat berebut, karena prosentase kekayaan hanya dipegang oleh sangat sedikit orang di Indonesia.
Kebijakan macam ini tetap tak mendorong perbaikan bagi negri Indonesia. Kebijakan model ini juga akan menimbulkan dampak bahaya bagi perekonomian rakyat, sebab bila kebutuhan gas elpiji besar dengan stok terbatas akan memunculkan kasus penimbunan. BBM juga tak menutup kemungkinan akan ada kecurangan dengan meng-oplos BBM dan air. Menipu pembeli dengan busa yang dituang dalam tangki.
Jangan heran, demokrasi meniscayakan segala hal itu terjadi. Segala bentuk hukum yang disusun manusia pasti berkali-kali diamandemen sesuai kehendaknya. Meski demokrasi berasaskan “pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintah”, lihatlah faktanya. Suara rakyat diabaikan, kritik rakyat dibungkam, kritis rakyat dicaci, demo rakyat diamankan, tuntutan rakyat tak dihirau, lengkap sudah catatan hitam demokrasi.
Namun kita terkadang masih sudi memberi ruang demokrasi untuk mengatur hidup kita. Padahal ia sudah berkarat dan tak layak. Ber-alihlah!, sudah saatnya kita beralih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar