Oleh: Nida Husnia Ramadhani
Komite Paralimpik Internasional
(IPC) mencabut status tuan rumah negri Jiran, Malaysia di Kejuaraan Renang Difabel
Dunia 2019 yang akan dilaksanakan pada 29 Juli - 4 Agustus mendatang sebab
menolak parisipasi atlet-atlet Israel. Hal tersebut sebagaimana disampaikan
Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman saat
diwawancara pihak BBC HardTalk. Dalam kutipan wawancaranya ia mengatakan
Malaysia menolak Israel atas alasan kemanusiaan setelah apa yang terjadi
terhadap warga Palestina selama bertahun-tahun, dan secara tegas mengungkapakan
“ Jika menjadi tuan rumah event internasional lebih penting daripada menjaga
kepentingan saudara-saudari Palestina kami yang didzalimi berulang kali. Jika
itu lebih penting, maka kami telah kehilangan kesadaran moral dan juga kompas
moral”
PM Malaysia Mahathir Mohammad juga
angkat bicara soal penolakan ini, “Kami punya hak untuk mengarahkan perasaan
kami dan memilih kebijakan kami sendiri”
Pihak IPC mengaku kecewa terhadap
sikap dan keputusan Malaysia yang dinilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap
atlet negara tertentu, dan merupakan sikap yang tidak adil bila harus
mencampurkan urusan politik dan olahraga.
Tak hanya IPC, Malaysia juga
mendapat kecaman yang datang dari Partai Rakyat Sarawak Bersatu (SUPP). Melalui
sekjennya, Datuk Bastian Ting mengungkapkan “Seharusnya olahraga itu diatas
politik dan keputusan ini memiliki dampak pada citra Malaysia dan Sarawak
selaku tuan rumah” Ia menambahkan “Ini merupakan keputusan politik. Padahal
olahraga seharusnya dijauhkan dari politik”
Pemerintah merupakan jajaran
penguasa yang memegang tampuk kekuasaan. Segala kebijakannya menjadi penting
terhadap nama dan martabat negara yang didiaminya. Betapa kita tahu konflik
Israel-Palestina masih belum menemui ujungnya. Sejak sekitar 1920 hingga kini,
rakyat Palestina senantiasa mendapat siksaan fisik dan mental oleh bedebah
Israel yang takut pada lemparan batu.
Tak dapat dipungkiri, sebagai sesama
manusia utamanya sesama muslim pastilah wujud rasa empati minimal atas dasar
kemanusiaan harusnya tumbuh. Berapa banyak mereka yang mengecam Israel tapi
penguasanya telah disumpal oleh uang dan jaminan-jaminan kapitalistik oleh para
kapitalis sehingga dunia diam tak bergerak.
Hari ini, bila kita mau berpikir
sehat, pada hakikatnya Malaysia hanya melakukan tamparan kecil terhadap Israel
dengan menolak keikutsertaan atletnya dalam ajang internasional. Malaysia tak
hendak mengirimkan militernya ke tanah suci al-Quds atau mengirim bom fosfor
untuk pasukan tentara Israel. Namun, dengan ini Malaysia telah dianggap berbuat
diskriminasi dan telah ceroboh karena mencampur adukkan urusan politik dengan
olahraga.
Bung, sudah berapa tebal rapor merah
Israel dalam diskriminasi yang mereka lakukan terhadap warga Palestina? Berapa
banyak jiwa yang terbunuh tanpa sebab pelanggaran hukum? Apakah karena kita
dibodohi dengan makna politik sebagai panggung pembagian kekuasaan dan olahraga
adalah kegiatan fisik, lalu keduanya tak punya korelasi?
Dalam sebuah buku berjudul Political
Quotient, makna politik dijelaskan dalam pengertiannya secara bahasa bahwa
politik merupakan serapan dari kata bahasa Inggris politic atau padanan katanya
adalah policy, jauh sebelumnya diambil dari bahasa Yunani ‘polis’ yang dapat
berarti kota atau negara-kota. Ensiklopedi digital wikipedia juga memberi
definisi politik sebagai kata yang diambil dari bahasa Yunani untuk negara
kota, polis.paling sering dipahami dala kaitannya dengan administrasi (pengaturan)
pemerintahan. Dalam bahasa Arab kata politik berarti siyaasah yang
diambil dari akar kata saasa yasuusu artinya mengatur.
Menurut syaikh Taqiyuddin an Nabhani
dalam bukunya an Nidzam al Hukmi Fil Islam, siyasah/politik adalah pengaturan
urusan rakyat/masyarakat/publik/ummat/bangsa, baik didalam maupun diluar negri
dengan hukum-hukum tertentu dan dilakukan secara praktis oleh penguasa
/pemerintah, dikontrol dan diawasi oleh rakyat/masyarakat/publik. Sehingga
politik ini berkutat pada konsep penguasa (hukkam/sulthon); pengaturan urusan
rakyat (riayah); penerapan aturan baik didalam maupun luar negri (tathbiq ahkam);
dan koreksi serta kontrol rakyat (muhasabah)
Maka dari sini, event Kejuaraan
Renang Difabel Dunia 2019 tentulah bukan sekedar event olahraga. Kembali
mengacu pada makna politik sebagai pengaturan urusan rakyat baik didalam maupun
luar negri, hal ini termasuk bagian yang diatur oleh politik. Tidak benar bila
mengatakan bahwa urusan Palestina adalah perkara politik dan tidak berhak
diikut andilkan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan pihak
pemerintah negara dalam bidang olahraga dunia. Kali ini Israel yang ditolak
bahkan menyebut Malaysia sebagai negara yang telah terkena paham fanatisme-anti
semitis. Namun atas nama kemanusiaan, perlakuan Israel terhadap Palestina
sesungguhnya lebih dari sekedar
deskriminasi.
Satu hal yang tertinggal dan tak
hendak dibahas diatas panggung debat politik ini adalah posisi kita sebagai
sesama ummat Muslim. Al-Qur’an telah jelas menuliskan bahwa setiap Muslim,
Mukmin adalah saudara bagi Muslim yang lainnya (Qs. Al Hujurat :10). Dalam
kamus Qur’an kata ikhwah memliki definisi sebagai ‘yang berserikat dalam
kelahirannya’ atau bisa disebut sebagai saudara kandung. Tentulah siapapun
ummat Muslim, dibelahan dunia manapun mereka berada, adalah saudara kandung
kita. Begitu pun dalam kasus ini seharusnya hal utama yang mendasari keputusan
Malaysia, bukan asas kemanusiaan, tapi ketetapan syariat yang mutlak
kebenarannya.
Dalam demokrasi dengan
sekuler-liberal nya agama seolah aktivitas ritual ibadah yang tak bersangkutan
dengan urusan duniawi. Bertentangan dengan itu, Islam justru mengatur segala
perkara kehidupan mulai urusan remeh temeh hingga membangun kehidupan politik.
Sehingga agama (Islam) yang mempunyai seperangkat sistem aturan politik inilah
yang coba dikerdilkan oleh ideologi kapitalisme. Ketakutan luar biasa akan
bangkitnya Islam (sebagaimana sejarah menuliskan dengan tinta emasnya akan
mampu menguasai 2/3 dunia seperti sedia kala) menjadikan kapitalisme bersusah
payah membongkar pasang macam-macam perangkat aturan yang dibuatnya sendiri.
Bersandar pada HAM dan kebebasan
berekspresi, entah mengapa demokrasi justru mematikan rasa kemanusiaan itu
sendiri. Para pegiat LGBT selalu diatas namakan HAM dan bebas mengutarakan
pendapatnya, namun bagaimana dengan negara konflik yang dibumi hanguskan tanpa
dosa? Bahkan membelanya saja malah di judge fanatik anti semitisme. Inilah
demokrasi yang senantiasa engkau puja dan puji.
