📖SIMPLY ARABIC-QUR’ANIC LEARNING

🔍Source: Mu’jam Mufrodat fi Alfadzil Qur'an
🎓By : al-faqir Nida Husnia (student of Education of Arabic Language)

Tentang عرف  dan علم

  Dalam sebuah kesempatan di kuliah tafsir, kami membahas tema معرفة الله (Ma'rifatullah) yang disajikan dalam presentasi salah satu kelompok. Iseng kemudian penulis bertanya, “Bila عرف (baca:arofa) bermakna tahu, علم (baca:alima) pun maknanya tahu. Tapi mengapa untuk bahasan mengenal Allah kita gunakan kata معرفة yang diambil dari عرف?”

   Dalam kitab yg dirujuk penulis, عرف berarti mengetahui sesuatu dgn cara mempelajari atsar atau jejak, dampak, efek dari sesuatu tsb. Sedangkan علم berarti mengetahui sesuatu hingga sampai kepada hakikat sesuatu itu. Bs dgn mengetahui dzatnya, atau hukum yg terkandung dlm wujudnya.

  Sebagai manusia, kita adalah makhluk lemah yg serba terbatas. Mata tak mampu melihat apa yg ada dibalik tembok, telinga pun tak mampu mendengar suara dibawah seper sekian getarannya. Mengetahui dzat Allah juga hal yg mustahil dilakukan. Bahkan semakin bahaya bila manusia dgn segala kekurangan dan keterbatasannya mencoba berfikir ttg dzat Allah. Itulah mengapa untuk mengenal Allah tanpa bs mengetahui dzat Nya disebut dgn istilah Ma’rifatullah.

  Namun Allah sebagai Maha diatas segala Maha mempunyai nama al-Alim. Sebagaimana termaktub dalam Al Qur'an ( عالم الغيب والشهادة) “Dialah yg mengetahui segala yg ghaib dn yang nyata”.

  Namun  hari ini sangat banyak orang yang menolak aturan-aturan atau hukum2 Allah. Padahal kita bahkan tak tahu apa yg benar-benar kita butuhkan, sedang Allah sebagai pencipta sdh sangat paham kebutuhan manusia.

  Renungkanlah, sdh berapa banyak pelanggaran yg dibuat tangan2 manusia krn keangkuhannya, padahal Allah selalu mengetahui apa yg kita lakukan..

Teror dan Mimpi 10 Juta Lapangan Kerja

https://www.mediaoposisi.com/2018/07/teror-dan-mimpi-sepuluh-juta-lapangan.html

Oleh: Nida Husnia
( Aktivis Mahasiswi Jember)

Mediaoposisi.com- Pada tanggal 24 Juli sebuah kabar ricuhnya pencari kerja datang dari kota Tangerang. Pemerintahan kota Tangerang yang bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan mengadakan Job Fair di Mall Metropolis Town Square. Ribuan orang berebut untuk mendapat kuota pekerjaan saling dorong hingga ada yang hampir pingsan.

Job Fair ini melibatkan 48 perusahaan yang membuka 9.000 lowongan kerja yang nantinya para karyawan akan ditempatkan didalam maupun luar negri. Job Fair ini diadakan pemerintahan kota Tangerang sebagai upaya memberantas besarnya pengangguran.

Meski terasa pengangguran masih menjamur, namun hebatnya ternyata Indonesia telah meraih prestasi maksimal dengan berkurangnya angka pengangguran sebesar 140 ribu orang dari Februari 2017. Yang awalnya berjumlah 7,01 juta kini menyusut menjadi 6,87 juta pada Februari 2018.

Merupakan fenomena yang semakin aneh, bila angka pengangguran di klaim telah berkurang namun kasus orang mati kelaparan bahkan ditemukan setelah beberapa lama seperti yang terjadi di Maluku Tengah. Pemprov Maluku kemudian mengklarifikasi kematian 3 warganya bukan karena kelaparan tapi karena kehabisan bahan makanan setelah ditinggal keluarganya.

Kehabisan makanan dan kelaparan? Apakah kehabisan makanan tak berarti kelaparan? Lawakan macam apa ini?

Media sosial baru-baru ini juga memviralkan sebuah postingan video seorang kakek yang dipukuli massa di Banjarnegara karena mencuri roti.

Belum lagi kasus seorang tukang becak yang mati kelaparan sempat mencuat pada 2017. Ada lagi kisah kakek yang bekerja menjual es keliling dengan pakaian kuning yang tak pernah berganti, setiap hari mangkal di halaman salah satu universitas di Jember, atau para ayah yang juga keliling berjualan ember dan sapu lidi.

Bila angka pengangguran telah berkurang drastis, seharusnya kita tak melihat banyaknya pemulung yang berseliweran mengais sampah. Namun lagi-lagi realita berbicara lebih jujur dari media berita, masih sangat banyak orang yang harus menangis akibat himpitan ekonomi.

Lucunya negri ini, bahkan protes tehadap membludaknya TKA yang mangkal di perusahaan-perusahaan di Indonesia dinilai berlebihan. Sebab bila dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia dan Amerika, rasio tenaga kerja Indonesia dengan TKA nya hanya sebesar 0,07%. Mereka pun dimanjakan dengan tidak  wajibnya belajar bahasa Indonesia.

Jumlah TKA 85.974 memgang jabatan 12.779 sebagai konsultan, 15 ribu sebagai direksi, 23.800 sebagai tenaga profesional, 20 ribu sebagai manajer, 9 ribu sebagai teknisi, dan warga Indonesia sebagai buruhnya.

Jadi mana 10 juta lapangan kerja yang dijanjikan? Apakah berkurangnya pengangguran itu dihitung berdasarkan semua pekerjaan ‘yang penting bisa menghasilkan uang’? Meski serabutan yang penting ada pemasukan 13 ribu?

Maaf, bila anda tidak marah dengan fenomena ini, jangan katakan “Aku Cinta Indonesia”.[MO/sr]

Pertamina Terseok, Korban Kesekian Jualan Rezim

https://www.mediaoposisi.com/2018/07/pertamina-terseok-korban-kesekian.html

Oleh: Nida Husnia
(Aktifis Mahasiswi Jember)

Mediaoposisi.com- Sebuah kabar yang ramai dibicarakan datang dari PT. Pertamina sebagai perusahaan nasional resmi milik negara. Pertamina diketahui akan menjual sebagian asetnya kepada swasta guna menyehatkan keuangannya.

Pertamina dianggap perlu menjual asetnya menimbang kerugian yang selama ini dibebankan kepada Pertamina dengan tetapnya harga BBM sehingga ketika premium dijual 6.500/liter, Pertamina sedang menambal 2.000 sisanya.

Tak hanya itu, alasan lain yang melatar belakangi rencana penjualan aset ini adalah sebagai upaya me-regenerasi investasi, sehingga harapannya kedepan Pertamina akan lebih punya banyak partner dalam penanaman sahamnya.

Pertamina nampak kebingungan menghadapi beragam problem yang berurusan dengan keuangannya. Sejauh ini ia seolah menjadi anak tiri meski masuk dalam Badan Usaha Milik Negara, sebab nyatanya Pertamina dibiarkan menghadapi masalahnya sendiri untuk meringankan beban subsidinya.

Sangat jelas bahwa kepemilikan Pertamina dibawah kuasa negara, sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Seharusnya sudah menjadi kewajiban negara untuk menopang segala kebutuhan dan menyelesaikan segala masalah tanpa membebankannya kepada Pertamina sendiri hingga ia masih menunggu suntikan dana pemerintah untuk menutupi hutangnya.

Apalagi dengan gegabah menterinya ringan menandatangani surat izin melakukan korporasi pada 29 Juni lalu. Seorang pengamat ekonomi bahkan berani menyatakan Pertamina tak kan terancam bangkrut. Untuk apa Pertamina menjual asetnya bila bukan karena khawatir bangkrut? Bahkan ketika melakukan share down Pertamina akan semakin jaya?

Wacana penjualan aset negara sudah terjadi untuk yang kesekian kalinya, seperti PT Indosat, atau ketika BUMN menjual tol (tol Becakayu, Medan-Binjai, dll) dengan alasan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur lainnya di Indonesia. Bangun-jual proyek tol menjadi trend era pemerintahan Jokowi, hal itu bahkan di-request langsung oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.

Keganjilan yang terjadi selanjutnya adalah kondisi Indonesia yang stagnan, bahkan mengalami kemunduran. Negara seolah bisa menghasilkan banyak income tapi tak kunjung ada perubahan dari ekonomi rakyat, badai hutang pun tak mereda, kasus korupsi pun semakin menjamur, lapasnya bahkan mewah dengan AC dan televisi.

Inikah yang dinamakan ‘Democrazy’? Dimana segala putusan dan kebijakannya tak lagi waras. Yang salah dibela, yang benar dijegal. Pertimbangan-pertimbangan illogical coba ditawarkan dengan begitu yakinnya sehingga rakyat mampu menerima, tapi sayang, hari ini kejamnya Rezim sudah mendarah daging dalam ingatan rakyat.

Camkan selalu, Demokrasi membuat rakyat berlutut di awal kampanye, dan menangis ditengah perjalanan kerjanya. [MO/sr]

Rezim Jokowi Permainkan Rakyat dengan 13 Ribu

Oleh : Nida Husnia
(Aktivis Mahasiswi Jember)

https://www.mediaoposisi.com/2018/07/rezim-jokowi-permainkan-rakyat-dengan.html

Mediaoposisi.com- Bahagianya Indonesia. Saat ini indonesia berhasil mencapai prestasi turunnya angka kemiskinan dibawah 10 % untuk pertama kali sepanjang sejarah. Sebagaimana yang diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan per Maret 2018 sebesar 9,82 % yang berarti ada 25,95 juta orang miskin. (detikfinance.com)

Kategori miskin yang ditetapkan BPS pada 2017 adalah mereka yang berpenghasilan dibawah 332 ribu perbulan atau 11 ribu perhari untuk tiap orangnya, bila keluarga beranggotakan 4 orang, maka 1, juta itu dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pada 2018 BPS kembali menetapkan batas kategori miskin bila berpenghasilan dibawah 401 ribu atau setara dengan 13 ribu perhari untuk tiap kepala, bila keluarga beranggotakan 4 orang, maka 1,6 juta dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Menurunnya prosentase kemiskinan sepertinya belum kita rasakan. Meski hal ini menjadi capaian tertinggi semasa bergantinya kepemimpinan dalam pemerintahan Indonesia. Jokowi dinilai berhasil menjadi seorang presiden yang mampu menuntaskan kemiskinan.

Lucunya lagi, menteri PPN (Perencanaan Pembangunan Nasional) mengungkapkan, garis kemiskinan ini dihitung berdasarkan kebutuhan kalori manusia. Yang menjadi pertanyaan adalah : “Benarkah angka kemiskinan turun? Atau justru standard kemiskinan yang dinaikkan level?”

Berkaca pada fakta kenaikan harga yang terus melonjak baik kebutuhan sandang, pangan maupun papan, 1,6 juta adalah rupiah yang sangat kecil dan jelas tak mampu memenuhi kebutuhan keluarga.

Lebih dari itu, kini kurs dollar naik menjadi 14.400. Apakah berarti rakyat tak perlu sekolah karena itu tidak termasuk biaya kebutuhan dasar? Atau rakyat tak boleh sekedar makan bakso seharga 5 ribu karena itu juga bukan kebutuhan pokok?

Menteri keuangan sudah sepantasnya pandai berhitung dalam Matematika sederhana. Apalagi sekedar menjumlahkan harga kebutuhan dasar per bulan adalah hal lumrah yang semestinya dilakukan.

Namun, tidakkah pemerintah berpikir bahwa rakyatnya dibebani pajak yang terus naik nominalnya, juga harga air dan listrik, biaya sekolah dan perlengkapan belajar, uang saku dan uang belanja, dengan 1,6 juta? Mustahil dipenuhi.

Disisi lain pejabat negara berfoya-foya dengan pencalonan legislatif, jamuan hidangan-hidangan untuk para tamu, atau seperti Jokowi yang tercatat pada Desember 2017 dengan tagihan makan 15 juta bersama keluarganya.

Berbagai perhitungan  yang dicoba di logikakan dengan Metamatika sebenarnya tak lantas membuat rakyat percaya. Meski dihitung dengan perbandingan dolar sedemikian rupa, fakta berbicara lebih jujur dari mulut penguasa. Sebab rakyat merasakan himpitan ekonomi yang mencekik meski pemerintah mencoba menjadi bijaksana dengan menyodorkan alasan-alasan ilmiah.

Angka kemiskinan kini turun, sudahkah anda merasa hidup sejahtera?[MO/sr]