Secangkir Politik di Bulan Juli

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=247556319365406&id=100023331183583
Oleh : Nida Husnia

Dapur rakyat kembali dirundung masalah. Pasalnya, pemerintah mengeluarkan produk gas elpiji 3 kg non subsidi dengan ketentuan harga dua kali lipat dari elpiji subsidi yaitu 35 ribu bahkan bisa diperkirakan lebih dari itu. Pemerintah beralasan terobosan ini dilakukan agar subsidi tepat sasaran, jadi pengguna gas elpiji subsidi dengan rentang harga 16-17 ribu diperuntukkan bagi rakyat miskin saja. Rakyat dengan ekonomi menengah keatas harus menggunakan elpiji non-subsidi.

Pertamina mulai melakukan uji coba pasar sejak 1 Juli 2018 untuk mengetahui minat kelompok ekonomi menengah ke atas terhadap pembelian gas elpiji 3 kg non-subsidi. Pertamina mengeluarkan 5000 tabung gas untuk dipasarkan ke kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. (tirto.id)

Hal serupa terjadi pada BBM non-subsidi yaitu pertamax dan dexlite. Kenaikan harga pertamax terutama sebagai BBM yang paling banyak digunakan pengendara membuat sejumlah rakyat kaget karena kenaikannya secara diam-diam. Tak tanggung-tanggung naiknya, sebesar 800-1000 rupiah.

Meski cadangan migas di Indonesia menurun 5 tahun terakhir ini, namun Dirjen Migas, Ego Syahrial pada 2017 lalu pernah mengatakan Indonesia masih punya potensi 60% dari 128 cekungan yang belum dieksplorasi oleh negara, 40% sisanya pun masih tidak diproduksi maksimal. (katadata.co.id)

Entah motivasi apa yang membuat pemerintah getol menaikkan harga-harga kebutuhan pokok. Mereka hanya berdalih keputusan ini disahkan untuk mempertegas kembali jatah bagi orang yang dikategorikan dalam ‘rakyat miskin’ yaitu mereka yang berpenghasilan dibawah 350 ribu dan memliki hunian yang tembok dan lantainya tidak permanen.

Setiap hari wakil rakyat pulang pergi kantor dengan mobil. Makan di restoran dengan terbahak. Setiap hari mereka mendapat tugas mengurus kebijakan untuk rakyat, mengatur keuangan rakyat, mendata sesiapa yang sudah membayar pajak dan yang belum membayar. Semua dikenai pajak, rakyat miskin pun tak terhindar darinya.

Logikanya, pemerintah menetapkan  kategori rakyat miskin adalah mereka dengan penghasilan begitu rendah yaitu 350 ribu dan rumah reot. Dengan beban biaya sekolah putra-putrinya, belanja istrinya, biaya listrik, biaya air, dan lain-lainnya. Harga subsidi pun tak pantas untuk mereka.

Yang berpenghasilan diatas 350 ribu belum tentu orang kaya, juga bukan orang mampu. Tapi pemerintah menilai mereka bisa membeli segala kebutuhan dengan harga selangit yang terus naik. Keluarlah kebijakan gas elpiji non-subsidi dan kenaikan BBM non-subsidi. Akibatnya semua rakyat berebut, karena prosentase kekayaan hanya dipegang oleh sangat sedikit orang di Indonesia.

Kebijakan macam ini tetap tak mendorong perbaikan bagi negri Indonesia. Kebijakan model ini juga akan menimbulkan dampak bahaya bagi perekonomian rakyat, sebab bila kebutuhan gas elpiji besar dengan stok terbatas akan memunculkan kasus penimbunan. BBM juga tak menutup kemungkinan akan ada kecurangan dengan meng-oplos BBM dan air. Menipu pembeli dengan busa yang dituang dalam tangki.

Jangan heran, demokrasi meniscayakan segala hal itu terjadi. Segala bentuk hukum yang disusun manusia pasti berkali-kali diamandemen sesuai kehendaknya. Meski demokrasi berasaskan “pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintah”, lihatlah faktanya. Suara rakyat diabaikan, kritik rakyat dibungkam, kritis rakyat dicaci, demo rakyat diamankan, tuntutan rakyat tak dihirau, lengkap sudah catatan hitam demokrasi.

Namun kita terkadang masih sudi memberi ruang demokrasi untuk mengatur hidup kita. Padahal ia sudah berkarat dan tak layak. Ber-alihlah!, sudah saatnya kita beralih.

Fenomena Muser Musically dan Tik Tok : Dunia Remaja Sedang Babak Belur

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=244861829634855&id=100023331183583

Oleh : Nida Husnia

     Siapa yang tak kenal akun bowo_alpenliebe? Remaja 13 tahun yang sedang viral di dunia maya berkat video Tik Tok nya. Bocah bernama lengkap Prabowo Mandardo itu mampu menyita perhatian gadis-gadis seusianya. Tak heran ia sampai bisa mengadakan agenda meet and great dengan HTM 80-100 ribu. (tribunnews.com)

    Tak sedikit remaja putri yang memuji ketampanan wajah Bowo, setiap postingan Tik Tok nya selalu dihujani komentar pujian. Beberapa akun facebook ada yang sampai mengagungkan Bowo sebagai Tuhan, bahkan ada pula yang ingin merelakan keperawanannya demi Bowo.

    Hal itu jelas menimbulkan kekhawatiran ditengah-tengah masyarakat, khususnya para orang tua. Bagaimana tidak? Para remaja ini terbius dengan idola dan idamannya yang tenar karena Tik Tok. Rela meminta uang kepada orang tua hanya demi bertemu dalam meet and greet, padahal wajah Bowo tak semanis penampakannya dalam postingan videonya. Terlebih lagi ada mereka yang sampai bersikap over.

    Bowo bukan satu-satunya artis keluaran Tik Tok dan Musically. Kedua aplikasi ini telah berhasil mencetak ratusan hingga ribuan orang terkenal yang mendadak viral karena aksinya. Penggunanya bukan hanya kalangan remaja, dewasa dan anak-anak pun tak ketinggalan. Mereka bahkan berani membanderol HTM Meet and Great nya sebesar 300 rb untuk kelas VVIP dengan fasilitas foto dan duet bersama artis Tik Tok dan Musically. Walhasil, kita akan menemukan banyak orang yang tak malu dan sungkan berjoget di mana-mana.

    Lalu apa kabar generasi muda? Perannya sebagai penerus bangsa mulai tergerus oleh trend jaman now. Tak ada lagi ghiroh belajar, yang ada justru semangat menciptakan gerakan-gerakan baru sebelum memulai video Tik Tok nya. Mereka bukan berlomba untuk menemukan terobosan baru dalam dunia pendidikan, yang terjadi malah berlomba memperindah kreatifitas video Tik Tok. Ketika mereka lumrahnya tak butuk handphone, kini mereka merengek meminta android demi bisa memasang aplikasi Tik Tok.

    Remaja adalah estafet reformasi yang menentukan masa depan suatu bangsa. Dimana pun kakinya berpijak, disitulah terukir gambaran masa mendatang. Setiap bangsa mencita-citakan profil pemimpin yang bersahaja, namun cita-cita itu akan menjadi sebatas mimpi bila pemudanya tak lagi dekat dengan masjid, lebih mencintai mall, jauh dari kegiatan mengaji, dan lebih suka memposting diri.

    Cobalah kita belajar dari seorang Ali bin Abi Thalib. Ia menyatakan keimanannya kepada Rasul dan mulai memeluk Islam di usianya yang ke-10. Sejak saat itu Ali tinggal bersama Rasul dan ikut berdakwah kemanapun Rasul pergi. Dalam usianya yang sangat belia Ali menerima dakwah Islam, giat mempelajari Islam dan menyatakan azamnya untuk memperjuangkan dakwah bersama Asabiqunal Awwalun.

Dalam perang Khandaq, Ali mendesak Rasul agar mengizinkannya menjadi lawan Amru bin Wuud. Padahal Amru bin Wuud adalah Jenderal perang senior milik kafir Quraisy yang tak pernah kalah setiap berduel. Ketika itu Ali yang begitu dekat dengan Rasul masih remaja, pantas Rasul tak merelakan dirinya menjadi lawan Amru bin Wuud yang perkasa. Tapi Ali sudah bertekad untuk menghabisi Amru bin Wuud. Suara tapak kuda dan lengkingan pedang membumbung tinggi, kepulan debu sampai mengaburkan pendangan mereka yang menyaksikan. Akhirnya Ali mampu mengalahkan Amru bin Wuud dengan tebasan pedangnya.

Profil Ali seharusnya sangat layak menjadi panutan generasi jaman now, namun hal ini tak terjadi sebab pemuda Muslim semakin jauh mengalihkan dunianya pada dunia hiburan dan gaya hidup para artis. Mirisnya menyaksikan realita ini, semakin bergaya dilayar HP semakin mendorong popularitas diri dan pada akhirnya menjadi iming-iming bagi  sesamanya. Menginginkan pengakuan sebagai artis, mendapatkan uang adalah hal yang menjadi cita-cita mereka. Mulailah berfikir, tidakkah kita tersadar dengan hancurnya dunia remaja saat ini?

Ternyata Israel Takut Kamera

Oleh : Nida Husnia 

(Mahasiswa IAIN Jember)

Mediaoposisi.com- Perang Israel-Palestina belum  juga menemui ujung penyelesaian. Militer zionis Israel malah semakin ganas memangsa setiap nyawa dengan  tanpa mengikuti aturan perang internasional. Beberapa waktu lalu media ramai dengan serangan seorang snipper yang bangga karena berhasil menembak dua nyawa sekaligus yaitu ibu hamil dan bayinya yang syahid seketika.

Bahkan hingga saat ini Israel tetap melancarkan serangan darat dan udaranya, membunuhi warga sipil tak bersalah, dan mengkriminalisasi seorang penulis Palestina dengan memperpanjang masa tahanannya. (pesonaalquds.com)

Namun sejujurnya dunia mau saja mengakui kebodohan, ketakutan, dan kecerobohan tentara zionis saat menghadapi warga Palestina. Seperti yang kita tahu, apa yang Palestina punya untuk melawan kebiadaban Israel selain satuan kemiliteran HAMAS?

Pemuda dan anak-anak yang diancam hanya melawan dengan sebongkah batu, sedangkan tentara Israel bersiap dengan seragam, senjata dan tameng untuk menghindari lemparan.

Beberapa hasil reportase media menunjukkan nyali ciut Israel saat melakukan aksi penyerangan seperti saat mereka berlari ketakutan menghindari lemparan batu dan kerikil padahal ditangannya tersimpan laras panjang. Saat roket HAMAS melayang diudara, mereka menangis histeris, juga rombongan menangkap anak-anak dan perempuan, mereka tak pernah maju seorang diri.

Rupanya rekaman peristiwa itu menjadi momok bagi pemerintahan Israel. Para penjajah itu khawatir dunia akan menjadikan militer nya sebagai bahan tertawaan. Oleh karenanya anggota Knesset, Robert Ilatov mengusulkan RUU larangan dokumentasi dan disetujui oleh parlemen Israel meski masih membutuhkan 2 kali persidangan sebelum disahkan menjadi UU. (manado.tribunnews.com)
 
RUU tersebut berisi larangan keras mempublikasikan foto, rekaman suara atau visual ke media manapun dan akan memberlakukan hukum pidana 5-10 tahun penjara bagi yang mempublikasikan rekaman.

Hal ini sontak mengundang protes dan tuntutan kepada PBB sebab Israel menjegal kebebasan pers dengan alasan yang tak masuk akal yaitu hanya ingin menjaga fokus tugas tentaranya. Padahal zaman semakin berkembang dan batas informasi dunia sudah tak berlaku, publik berhak mengetahui segala realita di lapangan apalagi menyangkut kasus antar negara.

Apa yang melatar belakangi Israel hingga tergesa meng-goalkan RUU ini? Sebagai penjajah tertua, zionis tetap ingin tampil memukau. Menghindari berbagai dokumentasi rekaman yang membongkar wajah asli dibalik topeng kegagahannya. Israel tak ingin dikenai sanksi dikancah internasional sehingga ia mengambil langkah untuk membungkam media agar aktifitasnya tak terbaca dunia.

Rancangan undang-undang ini nyatanya semakin membuat warga dunia geram. Israel telah melakukan kriminalisasi dan serangan membabi buta terhadap Palestina sejak 1948. Jutaan korban berjatuhan, jutaan hektare bangunan rata dengan tanah. Sekarang ia malah hendak melarikan diri dari media.

Apa yang mampu kita lihat selain ketamakan Israel menguasai wilayah Palestina? Mendapat dukungan penuh Amerika saja tak cukup karena warga dunia masih lebih memihak Palestina yang memang telah nyata di porak-porandakan oleh mereka.

Warga dunia mengetahui segala realita perang Palestina-Israel melalui media karena tak semua orang bisa menjangkau wilayah konflik tersebut.

Terlebih lagi RUU ini dikeluarkan karena pemerintahan Netanyahu tahu betul ketakutan dan kebodohan tentaranya yang menjadi bahan cemoohan warganet. Pantas, sebengis Isarel justru takut pada jepretan kamera.[MO/sr]
https://www.mediaoposisi.com/2018/06/ternyata-israel-takut-kamera.html

Euforia World Cup Rusia : Tamparan Bagi Muslim se-dunia

                                                                 Oleh : Nida Husnia 

(Mahasiswa IAIN Jember)

Mediaoposisi.com- Piala dunia FIFA selalu mencuri perhatian. Kali ini turnamen sepak bola internasional ke 21 itu dilaksanakan di Rusia. FIFA World Cup 2018 diikuti oleh 32 negara yang diselenggarakan pada 14 Juni hingga 15 Juli mendatang.

Hiruk pikuk suasana pertandingan di 11 titik kota di Rusia menjadi momentum berharga bagi para jurnalis untuk meliput pertandingan secara live.

Jutaan suporter tumpah di stadion dengan beragam khas bendera negara yang diusungnya, termasuk suporter perempuan Arab Saudi setelah bertahun lamanya tak mendapat izin menonton bola. Mereka akhirnya bisa menyaksikan pertandingan Saudi melawan Uruguay. (liputan6.com)

Saat-saat menikmati pertandingan bola memang menyenangkan bahkan mampu melenakan. Sudah menjadi rahasia umum pecinta bola akan meninggalkan segala aktifitas dan  mencurahkan seluruh konsentrasinya ketika pertandingan dimulai. Tak heran bila peluit wasit di layar kaca bahkan mampu menyaingi suara sirine ambulance yang lewat.

Namun Rusia sebenarnya tak pantas berbangga diri atas negaranya yang terpilih menjadi tuan rumah dalam FIFA World Cup 2018. Mengapa? Sebab Rusia adalah salah satu koalisi negara yang memerangi wilayah Suriah dan masih berlanjut hingga kini. Rusia termasuk dalam deretan penjajah yang memerangi warga sipil seperti halnya Amerika dan Israel.

Gencatan senjata yang dilakukan Rusia sejak 2015 berdalih melawan terorisme, mereka berkoalisi dengan pemerintahan Basyar AL-Assad untuk menghabisi wilayah Suriah yang diketahui merupakan wilayah kelompok pemberontak dan wilayah sipil. (matamatapolitik.com)

Peperangan terus terjadi hingga ratusan ribu korban berjatuhan. Warga Suriah terpaksa mengungsi ditenda-tenda dengan perlengkapan rumah tangga seadanya. Bila siang tiba, cuaca begitu panas. Bila malam datang, udara dingin begitu menggigit. Mereka yang janda sampai tak mampu tampil tegar dihadapan putra-putrinya sebab kondisi yang sangat mencekam.

Dahulu Syam adalah negri yang dijanjikan Rasulullah sebagai pusat peradaban kaum Muslim di akhir zaman.

Negri makmur dengan sumber daya alam yang tumpah ruah. Semenjak keruntuhan Khilafah wilayahnya mulai dipecah menjadi 4 bagian yaitu Palestina, Yordania, Suriah, dan Libanon. Hal itu dilakukan  oleh pengemban kapitalisme untuk memudahkan aksi perampokan mereka terhadap SDA nya dan pengrusakan terhadap generasi penerusnya.

Realita yang kita hadapi saat ini adalah bahwa kaum Muslim mulai melupakan saudaranya. Lebih mencintai medan pertandingan sepak bola daripada mengikuti berita di wilayah kaum Muslim yang sedang ditimpa konflik tak berkesudahan. Euforia piala dunia di Rusia harusnya meluapkan amarah kita, karena mereka tertawa diatas genangan darah saudara kita.

Saat ini harga diri kaum Muslim diinjak, tak satupun penguasa Muslim maju melakukan pergerakan. Ambang batas kemarahannya sebatas pada kecaman. Tak rindukah kita dengan masa dimana tak ada waktu bagi penjajah untuk berpesta sebab tegasnya Khalifah menyiapkan militer Pasukan melawan mereka?

Tak ada jeda waktu bertahun-tahun untuk menunggu pembelaan terhadap kaum Muslim karena Khalifah telah siaga mempersiapkan pejuangnya.

Namun kini kita tak menemui sosok pahlawan lagi, sehingga yang terjadi adalah penyiksaan tiada henti. Pantaskah kita turut berbahagia dalam FIFA World Cup Rusia?...[MO/sr]https://www.mediaoposisi.com/2018/06/euforia-world-cup-rusia-tamparan-bagi.html

Kala Demokrasi Menemui Ajalnya

Oleh : Nida Husnia 

(Mahasiswa IAIN Jember)

Mediaoposisi.com- Menjelang Pemilu 2019 partai-partai politik mulai berkonsentrasi mempersiapkan kandidat capres-cawapres untuk didaftarkan pada 4-10 Agustus mendatang. Koalisi partai mencalonkan orang-orang terkuatnya untuk maju ke Pilpres 2019 seperti koalisi partai PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, dan PKB  yang mengusung nama Joko Widodo atau Gerindra dan PKS yang mendukung Prabowo Subianto. (nasional.kompas.com).

Namun pilpres kali ini masih berkutat pada pro-kontra persiapan sistem pemilihan yaitu presidential threshold. Presidential threshold atau ambang batas pemilihan didukung  oleh beberapa politisi sebagai sistem pemilihan yang tepat karena capres-cawapres akan memiliki basis dukungan kuat dari parlemen.

Mereka yang menolak dalam barisan politisi dan akademisi menilai presidential threshold akan menutup kedaulatan rakyat dalam memilih presiden, sehingga 12 tokoh publik ini mengajukan uji materi UU no. 7 tahun 2017 pasal 222 tentang pemilu.

Dalam upaya mempertahankan presidential threshold PDIP tampak sebagai partai terdepan yang kukuh mengusung sistem ini. Pasalnya, dalam presidential threshold partai yang ingin mencalonkan presiden dan wakil presiden harus menduduki paling tidak 20% kursi DPR. PDIP memiliki 19,4% kursi DPR  (prosentase ini termasuk yang tertinggi) sehingga harus menggandeng partai lain untuk berkoalisi agar dapat mengajukan nama dalam Pilpres.

Ironisnya, presidential threshold ini sama sekali tidak memandang rakyat sebagai pertimbangan utama. Padahal perihal kepemimpinan adalah tanggung jawab besar untuk mengatur seluruh kehidupan rakyat melalui kebijakan-kebijakannya. Pemilu hanya dipijakkan pada kaki parpol dimana ia mempunyai suara terkuat, tetapi hak rakyat diabaikan dan hanya dijadikan obyek janji dalam kampanye.

Akhirnya, jargon demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” tidak lagi berguna. Hak suara dikebiri, tak ada kesempatan menetukan pilihan pemimpin yang dicita-citakan rakyat. Pemerintah sebagai pihak pendukung presidential threshold semakin nampak  repressif.

Mereka berada dalam pemerintahan sebuah negara namun bukan bekerja untuk kepentingan negara, bukan juga untuk melayani rakyat.

Semua itu terbukti tak hanya saat mendekati pemilu ini, tetapi realita kehidupan ditengah-tengah masyarakat telah menunjukkan kesengsaraan hidup dalam demokrasi. Kenaikan BBM, listrik, barang pasar, semua disolusi dengan candaan.

Bagaimana mungkin seorang menteri yang telah menempuh pendidikan tinggi bisa menyarankan diet bagi warga miskin yang tak bisa membeli beras?

Atau makan keong sawah bila harga daging naik dengan membuktikan kandungan gizi didalamnya, beberapa bulan setelahnya muncul kabar keracunan warga yang mengkonsumsi daging keong. Bila warga miskin harus diet, bila tak mampu bayar listrik cabut saja meterannya, apa lagi yang diharapkan dari kinerja rezim? Apa lagi perbaikan demokrasi yang ditunggu?

Dan sekarang presidential threshold mengantarkan pada ketimpangan kebijakan yang sangat nyata. Pemerintah berusaha mendukung dan memenuhi ambisi PDIP yang menginginkan PT tetap berlaku di 2019 tanpa melihat dan mempertimbangkan rakyatnya. Padahal rakyat tak menghendaki sosok pahlawan di hari kampanye yang kemudian mendurhakai semua janjinya.

Demokrasi menemui ajalnya dalam presidential threshold. Ketika koalisi partai memaksakan capres yang tak diinginkan rakyat, disitulah tampak kepentingan penguasa dan kaum elit dalam menguasai negri.

Ditambah dengan alasan capres-cawapres akan mempunyai basis dukungan parlemen yang kuat. Apa pentingnya? Bila akhirnya tetap saja menginjak jaminan kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Dan kini demokrasi benar-benar mati, tak ada yang namanya kedaulatan rakyat. Akankah kita bangga dan bahagia terus menerus ditipu?[MO]
https://www.mediaoposisi.com/2018/06/kala-demokrasi-menemui-ajalnya.html

Prestasi Rezim : Antara Hutang dan Proyek Tol

Oleh: Nida Husnia 

(Mahasiswi IAIN Jember)

Mediaoposisi.com-  Media sosial sedang digegerkan dengan bentangan spanduk dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Spanduk itu bertuliskan ‘Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Pendukung #2019Ganti Presiden, Anda sedang melewati jalan tol pak Jokowi’. Spanduk tersebut terpasang di beberapa titik salah satunya di Semarang, Jawa Tengah. (manado.tribunnews.com)

Spanduk yang ramai dibicarakan itu mengundang tanggapan para warganet seperti Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI. Ia angkat bicara melalui akun twitternya : “Memangnya bangun jalan tol pake uang pribadi?”. Berseberangan dengan pendapat Fadli Zon, netizen lain meluruskan bahwa jalan tol memang tidak dibangun dengan uang pribadi, tapi itu merupakan bentuk keberhasilan Jokowi dalam mengelola uang rakyat.

Berbicara mengenai pembangunan jalan tol, pasti bicara tentang besarnya anggaran dana. Seperti proyek tol trans Sumatera dengan 8 ruas yang diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar 80 trilyun hingga 2019 mendatang. Tol Pekanbaru-Padang menelan biaya 35 T. BUMN Hutama Karya masih akan melanjutkan job-nya dengan rencana pembangunan tol Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Dumai dan 2 daerah tersisa.

Darimana beban biaya yang akan diperolah negara untuk melaksanakan proyek tol? Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan skema pembiayaan jalan tol diberbagai wilayah di Indonesia dengan memanfaatkan APBN, penanaman modal ke BUMN, memanfaatkan Lembaga Penjamin, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). (kompas.com)

Penyediaan jalan tol sebagai pelengkap infrastruktur negara bukan semata-mata prestasi yang harus dielu-elukan. Apalagi tol bukan menjadi kebutuhan dasar bagi rakyat khusunya di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan merebaknya problematika ekonomi, sosial, pendidikan dll.  Seperti ketika negara impor beras dari Vietnam, bersamaan dengan itu petani kita sedang panen dan jutaan ton beras dalam negri akhirnya menganggur.

Meninjau dari pembiayaan nya pun sungguh mengerikan. Negara harus terus menerus mendesak rakyat dengan pajak agar APBN terpenuhi dan tak berhenti berhutang pada asing maupun swasta agar pemasukan rupiah terus berjalan.

Disisi lain pemerintah mempunyai banyak sekali PR. Penyediaan lapangan kerja terlupakan, rakyat miskin yang tak bisa makan terabaikan, kerusakan pergaulan remaja tak dihiraukan, ketimpangan ekonomi dibiarkan. 1001 janji hilang sudah.

Negarapun masih menanggung hutang yang semakin melejit. Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negri (ULN) Indonesia naik 8,7 % menjadi 5.425 T, ULN swasta nya naik 6,3% menjadi 2.437 T, hutang pemerintah sendiri naik 11,6% menjadi 2.535 T. Dan mirisnya, nominal ini terbilang aman menurut versi Sri Mulyani dan Agusman Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI. (cnnindonesia.com)

Darimana kemudian prestasi itu didapatkan? Semakin lama hidup bersama rezim sama saja hidup bersama masalah baru. Kegagalannya berusaha ditutupi dengan menciptakan opini pendukung. Proyek tol dijadikan tameng, padahal tumpukan hutang nampak didepan mata. Pemborosan tetap saja dilakukan dengan alasan membangun negri yang lebih maju. Padahal infrastruktur bukan satu-satunya indikasi kejayaan sebuah negri.

Apalah arti gedung-gedung tinggi, bila uang negara yang banyak tak mampu bangun jembatan untuk anak-anak sekolah. Juga tak bisa menuntaskan ekonomi rakyat, dan tak kuasa memberi THR di hari lebaran. Inikah yang disebut sebagai prestasi?[MO/sr]https://www.mediaoposisi.com/2018/06/prestasi-rezim-antara-hutang-dan-proyek.html

Komparasi Perang ala Khilafah dan Demokrasi Sekuler

Oleh : Nida Husnia 

Mediaoposisi.com-  Topik Khilafah saat ini telah menjadi buah bibir. Mengundang pro kontra dikalangan tokoh dan masyarakat. Beragam gugatan diajukan oleh mereka yang menolak ide Khilafah. Baik secara historis maupun yuridis. Khilafah dinilai bertentangan dengan ideologi dan adat yang telah berkembang khususnya di Indonesia. Pendapat lain juga mengatakan bahwa Khilafah berdiri diatas genangan darah orang-orang yang tumbang dalam peperangan.

Sebab bicara Khilafah menurut pendapat mereka pasti terdapat sejarah penaklukan yang terlaksana dengan perang. Misalnya penaklukan wilayah Mesir oleh Amr bin Ash, penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih, Andalusia oleh Thariq bin Ziyad, atau penaklukan Persia oleh Umar bin Khattab.

Apa tujuan masuknya militer Muslim ke daerah-daerah penaklukan? Yaitu mengambil alih kekuasaan pemerintahannya dan memaksa seluruh warganya untuk taat pada aturan Islam. Sejarah yang semisal itu pasti disampaikan oleh lisan–lisan bohong untuk menyerang ajaran Khilafah, apalagi ditambah dengan berkembangnya opini pro terhadap Khilafah.

Pertanyaan selanjutya adalah benarkah sejarah yang disampaikan dalam forum-forum kontra Khilafah adalah sejarah yang salah? Ya, sebab bila kita kembalikan lagi kepada hakikat makna Islam sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Mu’jam Mufradat fi Alfazil Qur’an as-silmu berarti salamah/keselamatan. Islam juga merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

Maka pernyataan bahwa Khilafah adalah dark age yang senantiasa menumpahkan darah dalam futuhatnya adalah pendapat yang tidak bersumber, tidak berdalil karena itu sangat bertentangan dengan tujuan diturunkannya Islam sebagai penyempurna ajaran agama lain (Qs. Al Maidah:3) dan memberikan keselamatan (dijauhkan dari neraka) bagi siapa yang masuk didalamnya  dan menjalankan syariatnya dengan sempurna.

Penaklukan yang dilakukan dalam Islam semata-mata bertujuan untuk menyebarkan dakwah Islam. Sebelum berperang, pihak lawan diberikan edukasi mengenai Islam dan ditawarkan untuk masuk Islam, bila mereka menolak, tawaran keduanya adalah menjadi Kafir dzimmi dengan mengikuti aturan syariat Islam namun mereka tetap pada agama mereka. Bila tidak mau, barulah mereka diperangi dengan aturan yang telah ditetapkan.

Penaklukan juga  bertujuan menyelamatkan ummat manusia dari kerusakan sistem pemerintahan/ kerajaannya. Dengan Islam kasta dihancurkan, tak ada beda orang miskin dan orang kaya, pejabat negara dan warga sipil, semua sama dihadapan Allah. Yang membedakannya hanyalah taqwa.

Islam pun memiliki etika dalam berperang sebagaimana diabadikan dalam hadits riwayat Abu Dawud, Rasul bersabda :

ولا تقتلوا شيخاً فانيا و لا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأةً

“Janganlah kalian membunuh orang tua yang sudah sepuh , anak-anak dan wanita” (HR. Abu Dawud 2641 dan al Baihaqi dalam Sunan al Kubra)

Dalam redaksi hadits yang lain Rasul juga berpesan pada pasukan Muslim لا تقتلوا أصحاب الصوامع   “Janganlah kalian membunuh pemilik bihara (rahib)” atau biasa kita sebut pemimpin agama. Yang wajib diserang hanyalah pasukan perangnya.

Coba kita bandingkan etika berperang dalam Islam dengan etika perang ala militer Amerika dan zionis Israel dalam sistem demokrasi-sekuler. Bahkan mereka tak mengindahkan autran perang internasional sebagaimana termaktub dalam Konvensi Jenewa.

Seperti peristiwa 1 Juni 2018 merupakan hari duka bagi warga Palestina. Seorang relawan medis berusia 21 tahun Razan an Najjar tertembak saat menyelamatkan seorang demonstran yang terluka di sisi pagar di timur Gaza, Khan Younis. Setelah korban dibawa ambulan, Razan mendekati pagar pengamanan dan mengangkat tanganyya sebagai tanda bahwa ia bukan ancaman. Namun sesaat kemudian peluru meluncur tepat ke dada Razan dari kejauhan 100 meter.

Pakaian putih medisnya berlumuran darah. Nurse Volunteer itu segera dibawa ke ruang operasi, seluruh tim medis melakukan upaya maksimal namun Razan tidak berhasil diselamatkan. Pada 2 Juni jenazah Razan dimakamkan dan diantar oleh warga Palestina.

Perlakuan Israel sontak mendapat kecaman dunia. Israel telah melanggar aturan internasional dalam berperang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam konvensi Jenewa 1949. Konvensi Jenewa berisi penetapan standar hukum internasional untuk pengobatan kemanusiaan perang. Konvensi Jenewa terdiri dari berbagai aturan selama masa peperangan yaitu melindungi orang yang tidak ikut serta dalam permusuhan, seperti:

Kombatan yang terluka atau sakit
Tawanan perang
Orang sipil
Tenaga medis dan dinas keagamaan

Hal serupa juga terjadi di daerah konflik lainnya seperti Suriah, Yaman, Afghanistan dimana asas kemanusiaan tak lagi berlaku. Serangan bertubi diberlakukan bagi siapa saja tanpa memandang status sosial. Yang dilakukan para penjajah justru menembaki warga sipil, bahkan medis Volunteer seperti Razan an Najjar pun menjadi baku tembak. Apakah zionis Israel, Amerika dan yang semisal dengannya telah buta terhadap hukum?

Siapa saja yang menuduh Khilafah sebagai ajaran radikal dengan menengok pada sejarah penaklukan beberapa wilayah adalah mereka yang melakukan penilaian subyektif semata. Hari ini mereka membenci Khilafah sehingga beragam citra buruk digembor-gemborkan untuk menyudutkan ide Khilafah. Kemurnian sejarah telah diracuni dengan opini-opini negatif.

Padahal kesyahidan Razan an Najjar telah jelas membuktikan kepada kita bahwa zionis jauh lebih tak punya adab dalam berperang dibandingkan kaum Muslim. Militer Israel tak pernah memandang anak-anak sebagai pihak yang harus dilindungi dalam arti tidak boleh dibunuh.

Yang terjadi justru anak-anak disiksa dan ditembak. Begitu juga dengan para Muslimah dan orang tua. Termasuk ulama dan Imam masjid yang dalam perebutan alQuds mereka diusir dan dipukuli. Kekejaman macam ini tak pernah disinggung penguasa Muslim sebagai pelanggaran aturan internasional tapi Khilafah, idenya saja sudah ditolak dengan alasan bukti sejarah yang dipelintirkan. Sudahkah anda berpikir tentang hal ini?...[MO/sr]https://www.mediaoposisi.com/2018/06/komparasi-perang-ala-khilafah-dan.html

Kampus Sarang Teroris?

Oleh : Nida Husnia

Mediaoposisi.com- Garis polisi mengitari gedung oranye Fakultas Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Riau pada 2 Juni 2018. Beberapa tim Densus 88 bersama tim Gegana Brimob Polda Riau menggeledah gedung Gelanggang Mahasiswa tersebut dengan dugaan jaringan terorisme. Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) mengatakan telah menemukan bom rakitan, senapan angin, dan bom granat tangan.

Tim Densus juga menemukan dua busur panah dan delapan anak panah. Selama proses penggeledahan, tim Densus berhasil meringkus seorang berinisial MNZ di homestay Mapala Sakai yang merupakan alumni Unri. MNZ telah ditetapkan sebagai tersangka teroris dan diketahui akan melaksanakan serangan bom di DPR RI dan DPRD. (m.detik.com)

Menanggapi hal ini Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR) mengungkapkan kritik terhadap tindakan Densus 88 Antiteror dalam cuitan akun twitternya, “Apa kata dunia ? kalau kampus dianggap sebagai sarang teroris bersenjata maka berakhirlah Indonesia ini, Tamat.” Menurut Fahri Hamzah kampus, parlemen, rumah sakit adalah area yang harus bebas dari senjata. Tapi bagaimana bisa mahasiswa merakit dan menyimpan senjata atau bom didalam area kampus?

Gelagat tindakan radikalisme teroris di Universitas Riau sebenarnya telah tercium sejak 2017 lalu. Saat BNPT menggelar kegiatan “Dialog Pelibatan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Birokrasi Kampus dalam Pencegahan Terorisme” pada (12/4/2017) Ditengah berlangsungnya acara, seorang mahasiswa yang juga merupakan aktifis LDK  berdiri dan terang-terangan menyatakan penolakannya terhadap agenda ini.

Ia menentang dengan keras dan mengajukan pertanyaan “Kenapa LDK yang dilibatkan? Kenapa tidak BEM? Apakah BNPT menganggap LDK sebagai tempat pembibitan teroris?” Menyikapi komentar tersebut Kasubdit Kewaspadaan BNPT, Andi Lintang merasa pernyataan keras tersebut merupakan salah satu indikasi keberhasilan target kegiatan. Sebab dengan  itu semua orang jadi tahu bahwa radikalisme memang berkembang di kampus.

Wacana ini membuat kita berpikir, apakah benar kampus merupakan sarang teroris yang didalamnya berkembang kegiatan terlarang dan penyebaran ajaran yang katanya ‘radikal’? Sehingga pemerintah gencar membuat agenda Deradikalisasi sebagai upaya untuk membasmi pengaruh terorisme. Bila LDK yang dijadikan sebagai objek pembahasan terkait radikalisme teroris, berarti apa yang disebut sebagai ajaran radikal adalah ajaran Islam.

Radikal pada hakikatnya merupakan sebuah istilah netral yang berarti akar/sampai pada hal yang prinsip. Seorang Muslim radikal berarti Muslim yang menjalankan seluruh syariat Islam dan menjadikan Islam sebagai prinsip hidupnya. Apa yang salah dari istilah itu? Radikal kini digunakan sebagai senjata untuk membenamkan dakwah Islam.

Penyelewengan makna radikal merupakan proyek penting bagi Barat untuk mencegah penyebaran dakwah Islam. Sehingga yang dijadikan indikator terorisme adalah mereka yang terjangkit paham ‘radikal’ dalam pegertian negatifnya. BNPT juga pernah mengeluarkan pernyataan terkait ciri-ciri teroris adalah mereka memperjuangkan dan menyebarkan dakwah Khilafah (kumparannews.com)

Padahal Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam yang 4 Imam madzhab sepakat dengan kewajiban adanya Khilafah (al-fiqh ‘ala al-madzahib al-arba’ah, juz 5/416) Juga dalil Qur’an yang berbicara tentangnya seperti Qs. An-Nisa : 59, dll.

Mengatakan kampus sebagai sarang teroris merupakan sebuah kesalahan besar dan fatal akibatnya. Kampus dikenal sebagai civitas akademik dengan kebebasan berpendapat. Siapa saja boleh bersuara, namun dengan adanya opini ini pemerintah jelas menjadi diktator dengan memaksakan kehendak melalui pembatasan kegiatan yang diadakan dalam kampus sebagai tindak lanjut dari pencegahan ajaran radikal.

Bila LDK dan orang-orang didalamnya terindikasi sebagai mahasiswa radikal, bukan tidak mungkin LDK akan dihapus atau dibatasi kegiatannya sesuai dengan kepentingan rezim. Telah nampak kepada siapa ‘terorisme radikal’ ini disematkan. Mari berpikir cerdas![MO/sr]https://www.mediaoposisi.com/2018/06/kampus-sarang-teroris.html

Ramadhan 1439, Ramadhan Duka Tanpa Khilafah

Oleh : Nida Husnia 

Mediaoposisi.com-  Syahru Ramadhan adalah momen yang paling ditunggu seluruh kaum Muslim. Masjid-masjid dan surau-surau dipenuhi jamaah tarawih. Lantunan Qur’an dalam kegiatan tadarus selepas tarawih begitu indah didengar. Televisi dan radio berlomba-lomba mengadakan agenda musabaqoh tahfidz dan tilawah Qur’an, ceramah, bahkan iklan sirup yang masyhur senantiasa mampir disela acara.

Menjelang berbuka jalan raya dipenuhi aksi bagi takjil, para pedagang pun bersiap mendirikan stand dagangannya. Tak ada momen yang paling berkesan selain momen Ramadhan, tapi itu tidak berlaku dinegri saudara kita.

Di Palestina, Ramadhan mereka menjadi pilu. Sebab Kedubes Amerika telah meresmikan kantor kedutaannya di Yerussalem. Al-Quds direbut dengan paksa, sehingga kaum Muslim disana melaksanakan tarawih dibawah langit kelam, masih dengan kekhawatiran akan datangnya serangan udara maupun darat dari tentara Israel.

Merebut tanah kehormatan kaum Muslim saja tidak cukup. Sejak 30 Maret 2018, sudah ada sekitar 112 warga sipil tidak bersenjata yang dibunuh militer Israel dalam aksi protes menuntut hak rumah dan tanah yang dirampas. Sedang militer Israel hanya mendapati 3 tentaranya yang luka ringan. (m.liputan6.com)

Pada 30 Mei 2018, zionis Israel melancarkan serangan bomnya ke sebuah sekolah bernama SMA Abdullah bin Rawahah di Gaza. Bom tersebut jatuh saat para siswa melaksanakan ujian, namun Alhamdulillah tidak ada siswa yang terluka. (sahabatalaqsha.com)

Di Afghanistan, serangan roket militer Amerika Serikat sebagaimana yang dilaporkan pada (31/5/2018) meghantam 2 rumah, menewaskan 5 warga sipil dan 3 lainnya terluka. Di wilayah Loghar, serangan militer Amerika menewaskan 3 polisi dan melukai 12 orang lainnya. (internasional.sindonews.com)

Belum lagi di Rohingya, Suriah, dan negara konflik lainnya. Bagaimana mereka sahur dan dengan apa mereka berbuka? Sedangkan rumah dan hartanya habis dibantai oleh penjajah. Kaum Muslim kini berada dalam keadaan terhimpit, sesak oleh tekanan dan kediktatoran Barat yang menjadikan para penguasa negri-negri Muslim sebagai alat untuk mewujudkan cita-citanya menguasai dunia.

Tak ada pelindung dan pembela para Muslim yang disiksa, diusir, dibunuh, bahkan anak-anak yang tak tahu cara melempar kerikil pun menjadi sasaran tembakan militer penjajah. Apa yang bisa dilakukan penguasa Muslim dalam hal ini? Mengecam, satu-satunya hal yang bisa dilakukan hanya mengecam perilaku biadab zionis Israel, Rusia, Amerika dan lainnya. Kecaman itu tak sebanding dengan kekuatan militer mereka yang terus melakukan serangan bombardir.

Ramadhan kita bukan Ramadhan bahagia, karena saudara kita disana menangis dan terlunta-lunta hidupnya. Setiap hari aktifitas  mereka adalah menunggu giliran mati sembari melakukan perlawanan dengan persenjataan seadanya. Bantuan  makanan dan perlengkapan rumah tangga bukan solusi real yang bisa menyelamatkan mereka. Sebab yang dilakukan militer penjajah adalah serangan dengan senjata, rudal, dan bom. Dan serangan harus dilawan dengan serangan serupa.

Mengingat kisah seorang Khalifah bernama Mu’tashim Billah Abu Ishaq yang menyiapkan pasukan sepanjang gerbang istana Khalifah (Baghdad)  hingga kota Ammuriah (Turki) demi membela budak perempuan yang dilecehkan sekumpulan orang Romawi saat berbelanja di pasar. Satu orang dilecehkan, ribuan pasukan dikerahkan. Hari ini, ribuan muslim dibantai, tak satupun militer diberangkatkan.

Kekosongan Khilafah selama 94 tahun  ini menyebabkan malapetaka bagi kaum Muslim. Sejak keruntuhan Khilafah Utsmaniyah kaum Muslim mulai diperlakukan semena-mena. Bahasa Arabnya dihapus, al-Qur’an nya dilecehkan, syariatnya dibuang, mereka mengalami penyiksaan tanpa ampun. Peradaban gemilang dunia Islam telah diporak-porandakan.

Terlebih lagi di bulan Ramadhan ini saudara kita di daerah konflik tak bisa menjalankan ibadah Ramadhan dengan tenang dan khusyuk.

Tak ada penyelesaian lagi selain dengan tegaknya Khilafah. Karena hari ini Kapitalisme terbukti membungkam pembelaan terhadap Muslim. Sistem Khilafah bukan ancaman, ia adalah kebutuhan seluruh kaum Muslim saat ini. Apalagi berhukum dengan hukum syara’ adalah kewajiban bagi setiap Muslim. إن الحكم الاّ للّه "Tidak ada hukum yang lebih baik selain hukum Allah".[MO/sr]
  https://www.mediaoposisi.com/2018/06/ramadhan-1439-ramadhan-duka-tanpa.html