Koleksi Bedebah dalam Etalase Demokrasi
Oleh : Nida Husnia (Mahasiswa IAIN Jember)

    “Baru beberapa hari lalu aku berceramah panjang lebar tentang sistem keuangan dunia yang jahat dan merusak, tapi sekarang aku melarikan seorang tersangka kejahatan keuangan. Baru beberapa menit yang lalu aku masih terdaftar sebagai warga negara yang baik, bertingkah baik-baik dan selalu membayar pajak, tapi sekarang aku menjadi otak pelarian buronan besar”

    Itulah pengakuan Thomas, seorang tokoh utama dalam karya fiksi ‘Negri Para Bedebah’ karya Tere Liye. Novel ini bercerita tentang kehidupan Thomas sebagai konsultan bisnis yang berusaha menyelamatkan bank Semesta milik om dan opanya dalam waktu 2 hari. Dengan waktu sesingkat itu ia melarikan Om dan Opanya ke Hongkong, menafikkan segala tuduhan, Thomas juga meminta bantuan orang-orang disekitarnya, termasuk kepada Rudi, kawan polisinya dalam klub petarung.

    Novel ini sedikit banyak sebenarnya telah mengungkapkan siapa saja ‘bedebah’ yang bersangkutan dalam upaya pembebasan kasus Bank Semesta. Dimana mereka mengkhianati posisinya sendiri, entah itu sebagai aparat, pengusaha, pemodal, orang-orang partai, wakil rakyat, dan yang lainnya.

    Mereka melanggar hukum yang dibuatnya sendiri, bekerja jauh dari amanat yang telah disumpahkan diatas kepalanya. Seluruh aktivitas kerja dalam misi ini tak ada yang gratis, tapi Thomas sudah menyediakan seluruh fee-nya. Oleh karenanya mereka mau mengikuti setiap perintah Thomas.

    Negri Para Bedebah memang hanya karya fiksi, namun tak dapat dipungkiri bahwa lika-liku kisahnya serupa dengan realita kehidupan kita. Dimana seorang buronan melarikan diri dari jeratan hukum (meski dalam novel ini Om Liem berniat menyerahkan diri) hal itu bukan dilakukan seorang diri, mereka jelas punya relasi orang-orang elit yang membantu.

    Seperti kasus Djoko S. Tjandra yang terlibat korupsi hak tagih/cassie Bank Bali pada 2009 hingga merugikan 546 miliar uang negara. Ia melarikan diri ke Singapura dan akhirnya menetap di Papua. Kejaksaan Agung menyatakan ia telah berganti kewarganegaraan dan pemerintah Papua mengaku memberikan perlindungan terhadap Djoko sebab posisinya sebagai orang terpandang disana. Dan kini kasus itu tinggal cerita. (liputan6.com)

    Kasus lainnya misalnya korupsi E-KTP yang dilakukan mantan Ketua DPR Setya Novanto. Penangkapannya berbelit-belit sebab drama tiang listrik dan sakit kerasnya. Dalam kasus ini pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi mati-matian membuat pembelaan terhadapnya walau pernyataannya seringkali tak masuk akal.

    Selain Fredrich Yunadi, tercatat pula nama dokter Bimanesh Sutarjo yang kini harus menerima vonis kurungan 6 tahun penjara dan denda 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Dokter Bimanesh dinyatakan bersalah setelah terbukti menjadi otak dibalik rekayasa hypertensi tersangka. (detik.com)

    Belum lagi kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan skandal Bank Century oleh Sri Mulyani. Kasus itu mangkrak semenjak ia dilantik menggantikan Boediono sebagai Menteri Keuangan di era pemerintahan Jokowi. Kini prestasinya adalah menambah hutang negara, inflasi, memakmurkan pekerja asing, dll.

Pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan justru oleh mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Menjabat sebagai pengurus rakyat yang semestinya mengelola uang rakyat bukan merampoknya. Tidak pro rakyat kecil, karena yang dilakukannya justru memanfaatkan uang negara untuk membangun citra diri. Menaikkan harga-harga kebutuhan pokok. Ngerinya lagi, per 1 Juli harga tabung gas 3kg akan naik sebesar 33 ribu, rakyat kecil akan makan apa?

Mengingat kampanye yang rutin dilakukan oleh calon pemimpin pada setiap pemilihan, katanya mereka akan memberantas korupsi lah, menekan angka pengangguran, memberlakukan subsidi, tidak pro asing, tidak menaikkan harga BBM dan ba bi bu. Nyatanya semua itu omong kosong. Kekecewaan rakyat sudah sampai di ubun-ubun, semua orang cetakan demokrasi tak ada bedanya dengan tuannya demokrasi.

Demokrasi akan selalu menambah koleksi bedebah bahkan dalam tubuh pemerintah itu sendiri. Semua asas kebebasannya memang tidak diperuntukkan bagi rakyat tapi bagi orang-orang elit saja. Buktinya? Baca seluruh deretan kasus dalam negara demokrasi!