Oleh: Nida Husnia
(Mahasiswa IAIN Jember)
Mediaoposisi.com- Lagi-lagi emak-emak mengernyitkan dahi. Kemarin sudah tak jadi makan sambal karena harga cabai naik, sekarang telur pun tak bisa dijangkau oleh kantong ekonomis.
Pada awal pekan memasuki bukan Juli harga cabai terus melonjak seperti yang terjadi di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, harga cabai rawit merah yang pada awalnya berkisar antara 45-50 ribu kini bahkan mencapai nominal 65 ribu. (liputan6.com)
Hal serupa juga terjadi di Sukabumi. Cabai lokal merah mengalami kenaikan dari 34 ribu menjadi 50 ribu per kilogram. Salah seorang pedagang berpendapat bahwa kenaikan harga ini disebabkan oleh buruknya cuaca sehingga menghambat proses panen petani.(radarsukabumi..com)
Termasuk dari bahan pangan yang banyak dikonsumsi, telur juga sedang mengalami kenaikan harga. Sebagaimana dikutip dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) pada 10 Juli 2018, harga tertinggi telur ayam yang terjadi di Maluku Utara sebesar 37.850 ribu per kg, di pasar Pal Merah Jakarta harga telur merangkak menjadi 30 ribu. (viva.co.id)
Realita memang seringkali berseberangan dengan ekspektasi. Indonesia selalu menggambarkan dirinya dengan kemakmuran hasil panen dan kemudahan akses pangan masyarakatnya. Seperti acara-acara kuliner di televisi yang salah satu tujuannya adalah menunjukkan betapa uniknya olahan makanan di Indonesia, padahal dibalik layar kaca itu jutaan rakyat miskin tergelepar kelaparan.
Bila anda sering menonton televisi saat mendekati waktu pemilu, pilkada, atau pilpres. Maka akan banyak iklan yang bernarasi seolah para calon itu turun lapangan, berbaur bersama para petani dan menunjukkan betapa makmurnya Indonesia, dengan hasil padi melimpah yang diolah menjadi beras.
Pada faktanya, pemerintah justru lebih mencintai ‘impor beras’ yang mengakibatkan beras lokal mangkrak tidak laku.
‘Negri makmur’ hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan untuk membohongi publik. Pada awalnya Indonesia memang menjadi rebutan penjajah karena sumber daya alamnya yang menggiurkan.
Namun perlawanan terhadap penjajah untuk mengembalikan tanah Indonesia tak serta merta membuat rakyatnya kenyang, karena kini yang terjadi malah rezim dengan mudah menyerahkan pengeolaan migas, tambang dan lain sebagainya kepada asing.
Yang terjadi akhirnya pengangguran dimana-mana, data kemiskinan yang sebenarnya tak kunjung berkurang. Parahnya, pemerintah dengan ringan menetapkan kategori miskin bagi mereka yang pendapatannya dibawah 350 ribu dengan rumah yang atap dan dindingnya tidak permanen. Oleh karenanya orang miskin yang memenuhi kategori itu bisa mendapatkan subsidi.
Data orang miskin hanya laris dicari saat menjelang pilkada. Dengan dalih mereka telah melakukan kemajuan dalam kerjanya. Kemudian menyiapkan bantuan pangan bagi rakyat miskin dan ‘sangu’ agar sudi memilih mereka.
Jangan sebut Indonesia sebagai negri makmur, karena rakyatnya bahkan susah membeli cabainya sendiri, harga gas elpiji 3 kg sudah diluar kewajaran, harga berasnya menjadi lebih mahal dibanding beras impor, telur ayam pun merangkak naik, susu kental bisa tak mengandung susu, seikat sayur mayur hanya bisa jadi porsi kecil berdua.
Merubah kebijakan rezim adalah hal yang mustahil dilakukan bila tidak melawan sistem yang mengitarinya.
Karena demokrasi kapitalis mewajarkan kenaikan harga terjadi tanpa harus mempertimbangkan kondisi rakyat. Apalagi pemerintah terikat dengan hutang luar negri yang mengharuskan mereka tunduk pada setiap kebijakan yang diciptakan Barat agar hutang terus diberikan.
Bahkan sangat mungkin menjadi budak-budak asing karena mereka telah menanamkan sahamnya di proyek pembangunan di Indonesia. Mirisnya sebuah negri kaya yang dipimpin oleh pemerintahan boneka, sehingga negri itu sampai tak mampu memberi makan rakyatnya.[MO/sr]
