Daftar Tugas Presiden 2019: Tagihan Kursi Menteri dari Koalisi Jack MA

Nida Husnia Ramadhani

    Kericuhan pemilu telah berakhir, meninggalkan serpihan-serpihan misteri kematian yang tak juga terungkap kecuali melalui dugaan, sebab larangan otopsi terhadap mayat-mayat petugas KPPS. Kericuhan pemilu mau tak mau harus selesai, karna peserta aksi 22 Mei yang menuntut keadilan atas kecurangan hitung suara malah diusir dan dibunuh aparat.
    Rakyat mati, kehormatan dirinya tak lagi dilindungi. Suaranya tak lagi didengar. Jeritannya terdengar parau dan hilang. Serak, hampir putus urat leher menolak dipimpin oleh pedagang, yang dengan senang hati meng-investasikan segala sumber daya alam, tempat rakyat mencari makan. Namun tak ada lagi pilihan, sebab setelah menjabat benarlah ia terbang ke Jepang. Menghadiri KTT G 20 dan bicara investasi. Lalu kini menata jajaran menteri sesuai aturan pre order pihak-pihak yang memenangkannya. Tagihan datang dari partai politik, tak terkecuali ormas.
    Omong kosong ”dari, oleh, dan untuk rakyat” Lihat saja sedang sibuk apa pemerintah hari ini? Nasdem tuntut kursi menteri, NU dan PKB ingin terpisah dalam kementrian, Golkar mengingatkan agar tak lupa memberi kursi menteri juga, PDIP sudah menyodorkan calon menteri, PPP, Hanura, PSI, PKB, Perindo, dan semua penjilat yang berlutut minta jabatan. Kiranya menteri hanya sekedar nama, tak lebih. Karena tak bekerja kecuali untuk mengenyangkan perutnya sendiri. Bagaimana bisa menteri keuangan dipegang Sri Mulyani yang terus meningkatkan hutang negara atau calon menteri pemberdayaan perempuan yang suka menghina syariat macam Grace dari PSI.
    Lalu apalah arti keberadaan pemimpin? Ia justru dipermainkan orang banyak, belum lagi menanggung tanggung jawab terhadap hak-hak rakyat yang terbengkalai, belum juga melayani China dan AS, masih juga banyak janji yang dilanggar, sekarang malah ramai koalisinya menagih posisi menteri.
    Siapa yang masih ingin menjaga demokrasi? Kemurnian apa lagi yang mesti dicari? Bahkan Plato enggan berdemokrasi, katanya sistem negara demokrasi hanya akan melahirkan pemerintahan tirani. Sebab semua orang diberi kebebasan tanpa ada batas-batas yang mesti diperhatikan. Mustahil rakyat kecil bisa menyumbang suara kecuali hanya untuk memenuhi kotak suara pemilu. Sisanya? Terserah pebisnis dan pengendali kekuasaan. Lihat saja tambang minyak dan batu bara yang rakus dimiliki oleh seorang pejabat menteri maupun pejabat negara lainnya.
    Dalam demokrasi yang coba d islamisasi, sumpah jabatannya menggunakan al-Quran namun tak satupun hukum negara berbasis syariat, sudah pula berniat menghapus pelajaran agama dari sekolah. Demokrasi juga lihai mengedepankan urusan rakyat menjelang pemilu lalu kabur dan bilang, “Kok tanya saya? Ya bukan urusan saya”. Demokrasi sering diklaim berasal dari Islam. Padahal kedaulatan rakyat itu artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Bila suara rakyat disetarakan dengan suara Tuhan, lalu dimana kedaulatan Tuhan itu sendiri? Maka bohong, sebab Islam hanya mengajarkan ketundukan pada hukum Allah saja. Tuhan semesta alam.
    Dan pada akhirnya demokrasi pun berkhianat, yang disebut rakyat adalah rakyat yang ber-harta, ber-modal, ber-bisnis. Dominan hukum dibuat atas kesepakatan mereka, memeras rakyat dengan bungkus UU. Bila proses UU terlalu lama, segera saja dibuat PERPPU atau bisa juga dengan PERPRES.
    Curang, berebut jabatan, gonta-ganti kebijakan, sikut menyikut untuk kursi kekuasaan, itu hal biasa dalam demokrasi. Sehingga terbengkalainya urusan rakyat juga hal biasa dalam demokrasi, maka jangan heran bila tak ada yang mengurus kita hari ini, dan bila habis SDA yang jatuh ditangan asing dan swasta, dan jika angka pengangguran terus meningkat. Karena pak Joko dan mbah Amin sedang pusing mengatur barisan menteri.

Meluruskan Sengketa POLITIK dan OLAHRAGA

Oleh: Nida Husnia Ramadhani

Komite Paralimpik Internasional (IPC) mencabut status tuan rumah negri Jiran, Malaysia di Kejuaraan Renang Difabel Dunia 2019 yang akan dilaksanakan pada 29 Juli - 4 Agustus mendatang sebab menolak parisipasi atlet-atlet Israel. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman saat diwawancara pihak BBC HardTalk. Dalam kutipan wawancaranya ia mengatakan Malaysia menolak Israel atas alasan kemanusiaan setelah apa yang terjadi terhadap warga Palestina selama bertahun-tahun, dan secara tegas mengungkapakan “ Jika menjadi tuan rumah event internasional lebih penting daripada menjaga kepentingan saudara-saudari Palestina kami yang didzalimi berulang kali. Jika itu lebih penting, maka kami telah kehilangan kesadaran moral dan juga kompas moral”

PM Malaysia Mahathir Mohammad juga angkat bicara soal penolakan ini, “Kami punya hak untuk mengarahkan perasaan kami dan memilih kebijakan kami sendiri”

Pihak IPC mengaku kecewa terhadap sikap dan keputusan Malaysia yang dinilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap atlet negara tertentu, dan merupakan sikap yang tidak adil bila harus mencampurkan urusan politik dan olahraga.

Tak hanya IPC, Malaysia juga mendapat kecaman yang datang dari Partai Rakyat Sarawak Bersatu (SUPP). Melalui sekjennya, Datuk Bastian Ting mengungkapkan “Seharusnya olahraga itu diatas politik dan keputusan ini memiliki dampak pada citra Malaysia dan Sarawak selaku tuan rumah” Ia menambahkan “Ini merupakan keputusan politik. Padahal olahraga seharusnya dijauhkan dari politik”

Pemerintah merupakan jajaran penguasa yang memegang tampuk kekuasaan. Segala kebijakannya menjadi penting terhadap nama dan martabat negara yang didiaminya. Betapa kita tahu konflik Israel-Palestina masih belum menemui ujungnya. Sejak sekitar 1920 hingga kini, rakyat Palestina senantiasa mendapat siksaan fisik dan mental oleh bedebah Israel yang takut pada lemparan batu.

Tak dapat dipungkiri, sebagai sesama manusia utamanya sesama muslim pastilah wujud rasa empati minimal atas dasar kemanusiaan harusnya tumbuh. Berapa banyak mereka yang mengecam Israel tapi penguasanya telah disumpal oleh uang dan jaminan-jaminan kapitalistik oleh para kapitalis sehingga dunia diam tak bergerak.

Hari ini, bila kita mau berpikir sehat, pada hakikatnya Malaysia hanya melakukan tamparan kecil terhadap Israel dengan menolak keikutsertaan atletnya dalam ajang internasional. Malaysia tak hendak mengirimkan militernya ke tanah suci al-Quds atau mengirim bom fosfor untuk pasukan tentara Israel. Namun, dengan ini Malaysia telah dianggap berbuat diskriminasi dan telah ceroboh karena mencampur adukkan urusan politik dengan olahraga.

Bung, sudah berapa tebal rapor merah Israel dalam diskriminasi yang mereka lakukan terhadap warga Palestina? Berapa banyak jiwa yang terbunuh tanpa sebab pelanggaran hukum? Apakah karena kita dibodohi dengan makna politik sebagai panggung pembagian kekuasaan dan olahraga adalah kegiatan fisik, lalu keduanya tak punya korelasi?

Dalam sebuah buku berjudul Political Quotient, makna politik dijelaskan dalam pengertiannya secara bahasa bahwa politik merupakan serapan dari kata bahasa Inggris politic atau padanan katanya adalah policy, jauh sebelumnya diambil dari bahasa Yunani ‘polis’ yang dapat berarti kota atau negara-kota. Ensiklopedi digital wikipedia juga memberi definisi politik sebagai kata yang diambil dari bahasa Yunani untuk negara kota, polis.paling sering dipahami dala kaitannya dengan administrasi (pengaturan) pemerintahan. Dalam bahasa Arab kata politik berarti siyaasah yang diambil dari akar kata saasa yasuusu artinya mengatur.

Menurut syaikh Taqiyuddin an Nabhani dalam bukunya an Nidzam al Hukmi Fil Islam, siyasah/politik adalah pengaturan urusan rakyat/masyarakat/publik/ummat/bangsa, baik didalam maupun diluar negri dengan hukum-hukum tertentu dan dilakukan secara praktis oleh penguasa /pemerintah, dikontrol dan diawasi oleh rakyat/masyarakat/publik. Sehingga politik ini berkutat pada konsep penguasa (hukkam/sulthon); pengaturan urusan rakyat (riayah); penerapan aturan baik didalam maupun luar negri (tathbiq ahkam); dan koreksi serta kontrol rakyat (muhasabah)

Maka dari sini, event Kejuaraan Renang Difabel Dunia 2019 tentulah bukan sekedar event olahraga. Kembali mengacu pada makna politik sebagai pengaturan urusan rakyat baik didalam maupun luar negri, hal ini termasuk bagian yang diatur oleh politik. Tidak benar bila mengatakan bahwa urusan Palestina adalah perkara politik dan tidak berhak diikut andilkan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan pihak pemerintah negara dalam bidang olahraga dunia. Kali ini Israel yang ditolak bahkan menyebut Malaysia sebagai negara yang telah terkena paham fanatisme-anti semitis. Namun atas nama kemanusiaan, perlakuan Israel terhadap Palestina sesungguhnya lebih dari  sekedar deskriminasi.

Satu hal yang tertinggal dan tak hendak dibahas diatas panggung debat politik ini adalah posisi kita sebagai sesama ummat Muslim. Al-Qur’an telah jelas menuliskan bahwa setiap Muslim, Mukmin adalah saudara bagi Muslim yang lainnya (Qs. Al Hujurat :10). Dalam kamus Qur’an kata ikhwah memliki definisi sebagai ‘yang berserikat dalam kelahirannya’ atau bisa disebut sebagai saudara kandung. Tentulah siapapun ummat Muslim, dibelahan dunia manapun mereka berada, adalah saudara kandung kita. Begitu pun dalam kasus ini seharusnya hal utama yang mendasari keputusan Malaysia, bukan asas kemanusiaan, tapi ketetapan syariat yang mutlak kebenarannya.

Dalam demokrasi dengan sekuler-liberal nya agama seolah aktivitas ritual ibadah yang tak bersangkutan dengan urusan duniawi. Bertentangan dengan itu, Islam justru mengatur segala perkara kehidupan mulai urusan remeh temeh hingga membangun kehidupan politik. Sehingga agama (Islam) yang mempunyai seperangkat sistem aturan politik inilah yang coba dikerdilkan oleh ideologi kapitalisme. Ketakutan luar biasa akan bangkitnya Islam (sebagaimana sejarah menuliskan dengan tinta emasnya akan mampu menguasai 2/3 dunia seperti sedia kala) menjadikan kapitalisme bersusah payah membongkar pasang macam-macam perangkat aturan yang dibuatnya sendiri.

Bersandar pada HAM dan kebebasan berekspresi, entah mengapa demokrasi justru mematikan rasa kemanusiaan itu sendiri. Para pegiat LGBT selalu diatas namakan HAM dan bebas mengutarakan pendapatnya, namun bagaimana dengan negara konflik yang dibumi hanguskan tanpa dosa? Bahkan membelanya saja malah di judge fanatik anti semitisme. Inilah demokrasi yang senantiasa engkau puja dan puji.

Pudarnya Pesona Negara Agraris

Oleh: Nida Husnia Ramadhani

Mediaoposisi.com- “Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat, kayu dan batu jadi tanaman”. Jangan tanya berapa ribu ton panen di ladang petani. Jangan tanya seberapa subur tanah yang bisa ditanami bibit tumbuhan. Jangan tanya seberapa tekun para petani menggarap ladangnya.

Negeri  agraris ini terus menerus membunuh buminya sendiri. Jeritan parau para petani dianggap angin lalu, sedang pemerintah malah membuka keran  impor sederas-derasnya. Dengan alasan tingginya kebutuhan konsumsi para pengusaha ternak, pemerintah mengambil langkah impor jagung sebesar 100 ribu ton dan akan ditambah 30 ribu ton untuk Maret 2019 mendatang. (tirto.id)

Jagung saja tak cukup, ekonom dan politikus Indonesia Faisal Basri mengkritik kebiasaan impor pemerintah RI dalam cuitan twitternya. Faisal Basri mengatakan Indonesia berada di rangking 1 dengan impor 4,45 juta metrik gula selama 2017/2018 bahkan melebihi impor gula China dan AS. (cnbcindonesia.com)

Disisi lain pada November 2018 lalu, panen jagung mengalami surplus sebesar 12, 9 juta ton dan diprediksi surplus 6 juta ton pada 2019. Hal serupa juga menimpa surplus gula pada Juli 2018 sebesar 2,4 juta ton. (katadata.co.id)

Ketimpangan produksi dan impor ini terus menerus terjadi. Seolah kita adalah negri yang amat kaya dan tanahnya tak subur untuk ditanami, padahal dengan tanggungan hutang luar negri sampai pada akhir September 2018 terhitung 5.371 trilyun pemerintah justru menghambur-hamburkan uang dalam impor bahan pangan ini.

Apalagi predikat negri agraris dan heaven earth telah disandang Indonesia, namun  negri Garuda yang mempunyai luas lahan 8,19 juta hektare pada 2016 terus mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan menjadi 7,75 juta hektare di 2017 dan semakin turun menjadi 7,1 juta hektare pada 2018. Lagi-lagi  para penguasa mana peduli nasib rakyat, karena nyatanya impor ini tak kemudian mengangkat kualitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang terjadi justru memperlebar ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin.

Legalisasi impor memang sudah termaktub dalam undang-undang sejak tahun 1995 tentang kepabeanan, kini UU impor semakin diperkuat dengan adanya revisi salah satunya UU impor jagung yang direvisi pada tahun 2018. Jagung bisa diimpor untuk kebutuhan pangan, pakan, dan baku industri.

Bila kita mau berpikir, sederhana saja. Impor selalu dilakukan terhadap bahan pangan dasar seperti padi, jagung, gula, dll lalu akibat yang terjadi selanjutnya adalah surplus bahan pangan tersebut, parahnya pemerintah tetap ngotot dan bahkan menaikkan besaran impor, sedang para petani jelas mengalami kerugian besar-besaran. Jadi, kepada siapa sesungguhnya pemerintah berpihak?

Terlalu banyak alasan dan kebohongan yang diciptakan atas nama demokrasi. Dari, oleh dan untuk rakyat telah mati tidak berfungsi. Asas kebebasan yang menjadi tumpuan demokrasi meniscayakan segala bentuk amandemen perundang-undangan dengan menjadikan rakyat sebagai tameng dan hujjah kuatnya.

Menduduki kursi parlemen demi mensejahterahkan rakyat hanya omomg kosong. Terlalu banyak jajaran wakil rakyat dan penguasa yang diam seribu bahasa saat rakyat datang untuk menuntut haknya, tapi menghamba suara rakyat saat masa-masa pemilu tiba.

Tak ada lagi cerita kail dan jala cukup menghidupimu, karena bertahan dalam demokrasi seperti mengharap oase digurun pasir. Indonesia juga tak lagi hijau, karena hijaunya telah banyak dieksploitasi oleh tangan-tangan rakus elit. Benarkah kita selalu terjebak oleh buaian janji-janji setiap kampanye? Dan terus terjebak oleh visi-misi capres cawapres setiap periode berganti?[MO/sr

Suramnya Wajah Pendidikan Indonesia di Tahun Politik

https://www.mediaoposisi.com/2018/11/suramnya-wajah-pendidikan-indonesia-di.html

Oleh : Nida Husnia Ramadhani
(Aktivis Mahasiswa)

Mediaoposisi.com- Tahun politik bersemi. Segala bentuk persiapan kampanye mulai dilancarkan para caleg dari berbagai parpol demi mendapatkan posisi di hati rakyat. Janji-janji pun di obral, jaminan kesehatan, pangan, kesejahteraan ramai digembor-gemborkan. Terlebih lagi hal itu dilakukan oleh dua kubu capres-cawapres mengingat momen Pemilu semakin dekat.

Termasuk RI1 Joko Widodo bersama jajarannya yang akhir-akhir ini sibuk bekerja, merangkul masyarakat sebagai bekal kampanye di kemudian hari. Mulai dari blusukan, ke pasar-pasar, meng-gratiskan biaya tol Suramadu, menciptakan isu-isu mobil esemka, menggandeng ulama dan lain sebagainya.

Namun sayang sekali, bersamaan dengan besarnya upaya membangun citra diri, Istana Negara justru digeruduk ribuan guru honorer yang hendak menagih janji-janji Jokowi. Aksi tersebut dilaksanakan sejak 30 Oktober diseberang Istana, karena belum mendapat respon maka aksi dilanjutkan keesokan harinya sampai para peserta aksi bermalam didepan Istana Negara.

Ketua Forum Honorer K2 Indonesia Titi Purwaningsih mengatakan aksi ini dilakukan untuk menuntut janjiJokowi pada Juli lalu yang sempat diungkapkannya dalam agenda Asosiasi Pemerintah Daerah untuk segera mengangkat guru honorer yang telah berpuluh tahun mengabdi dan tak juga diangkat menjadi PNS. Terlebih lagi, Jokowi berjanji menyelesaikan permasalahan guru honorer ini sejak 2014. (detik.com)

Mirisnya, pada hari ketika Jokowi dibesuk ribuan guru honorer itu, ia malah meninjau posko evakuasi Lion Air dan blusukan ke pasar Bogor untuk cek harga sembako.. Pihak negara juga tak memberikan jaminan apapun sehingga peserta aksi pulang dengan tangan kosong.

Indonesia telah tertinggal 107 peringkat dari negara-negara ASEAN lainnya. Deutsche Welle mengeluarkan data pada 2017 yang menyebutkan bahwa hanya ada 44% anak bangsa yang menuntaskan pendidikan menengah, 11% gagal melanjutkan sekolah, dan sisanya? Tak mengenyam pendidikan. (news.okezone.com)

Begitu beratnya realita ini bagi para guru. Terlalu banyak jumlah anak bangsa yang tak bisa bersekolah, padahal pendidikan adalah modal utama dalam menjalankan aktifitas di masa mendatang, apalagi kita semakin terdesak perkembangan zaman. Sehingga banyak juga program mengajar bermunculan, relawan guru, termasuk guru honorer  yang dibutuhkan banyak sekolah.

Guru tak sekedar mengajar, ia juga menjadi motivasi belajar para siswa. Ia juga menjadi figur yang akan dicontoh para siswa. Ia pun mendidik karakter para siswa dengan style nya masing-masing. Maka pantas bila ia dilabeli “pahlawan tanpa tanda jasa”.

Seharusnya sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan para guru. Bagaimana tidak? Amanah yang dibebankan pada bahunya sungguh berat, namun ia masih harus menaggung beratnya pengkhianatan jaminan kesejahteraan hidup.

Hari ini negara tak mampu menghargai jasa guru, padahal jajaran penguasa juga lahir dari didikan para guru. Saat ribuan guru honorer mendatangi Istana Negara untuk menuntut haknya, yang terjadi malah mereka diabaikan. Tak diberikan keputusan apapun, malah ditinggalkan sibuk membangun citra diri.

Tak perlu menunggu puluhan tahun untuk melihat betapa hancurnya Indonesia. Dalam hitungan hari, sudah banyak problematika negri yang bermunculan. Terlebih lagi masalah yang sangat pokok yaitu pendidikan.

Saat pemerintah gagal menjamin kesejahteraan guru, jangan salah bila kemudian kita menyaksikan fakta buta huruf terjadi di banyak daerah pelosok. Sarjana-sarjana pendidikan pun sangat mungkin menjadi tidak berguna, tak hendak mengambil profesi guru karena takut dirinya juga akan menjadi korban abainya pemerintah. Lelah mengajar, dan jasanya tak di-harga-i.

Lagi-lagi penguasa tak malu menunjukkan kelihaian nya ‘kabur’ dari masalah demi masalah. Tuntutan rakyat tak pernah dipenuhi, namun mengemis suara rakyat saat kampanye tiba. Selamat jalan Indonesia, bila terus begini, negri ini akan semakin tergerus kebodohan dan pembodohan.[MO/sr]

Hari Tani dan Air Mata Pertiwi

Oleh : Nida Husnia R (Aktivis Mahasiswa)

    24 September mengingatkan kita pada sebuah putusan UU no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria oleh Presiden RI pertama Soekarno, lalu ditetapkan hari itu sebagai peringatan Hari Tani Nasional.

    Pasal pertama menjelaskan bahwa air, bumi, dan ruang angkasa adalah karunia Tuhan dan menjadi kekayaan nasional. Oleh karenanya, pasal 2 menyebutkan bahwa penguasaannya berada ditangan negara. Hal itupun semakin diperjelas dengan bunyi pasal ke 13 yang menyatakan :

“Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat...”

    24 September 2018, dalam peringatan ini sejumlah petani dan buruh di Jakarta turun aksi menuntut hak-hak hidupnya di dekat Istana Negara. Ketua Persatuan Perjuangan Rakyat, Herman Abdulrohman mengungkapkan kekecewaan terdalamnya terhadap  negara yang telah kehilangan perannya dalam menyejahterakan rakyat. Pemerintah juga dengan senang hati  memperlebar pintu kerjasama dengan pihak pemodal asing yang akan terus menerus mengancam jaminan kesejahteraan rakyat kecil.

    Mereka juga menuntut agar negara menghentikan segala tekanan terhadap rakyat seperti penerapan reforma agraria (kebijakan penyatuan tanah, dll) dalam program sertifikasi tanah yang seharusnya sertifikasi itu menjadi kewajiban negara. Juga terhadap lambatnya kinerja rezim Jokowi yang tak kunjung menyelesaikan sengketa tanah di pulau Sangiang, Banten.

    Tak hanya di Jakarta, ratusan petani di Lamongan pun melakukan aksi serupa di depan Masjid Agung Lamongan. Para peteni ini melakukan teatrikal dan menggelar spanduk : Selamat Hari Tani #24sept2018 Ayo...Proteksi Petani Kita. Mewujudkan Kesejahteraan Petani Melalui Perda Perlindungan Petani” (detik.com)

    Tak cukup sampai disitu, mahasiswa juga mengambil bagian dalam pembelaan terhadap rakyat cilik utamanya para petani. Barisan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Raya NTB meminta agar pemerintah meminimalisir impor bahan pangan, meningkatkan produktivitas dan daya saing petani lokal. Namun aksi mereka tak mendapat respon baik dari pihak DPRD NTB karena tak satupun anggotra dewan yang menemui mahasiswa. (mojok.com)

    Segala tuntutan dan amarah rakyat sudah berada di ambang batas. Pasalnya, negara tak lagi berfungsi sebagai penjamin atas kemakmuran hidup rakyatnya. Terus menjadi boneka yang tak sadar dipermainkan dengan kenaikan dollar sehingga rupiah anjlok total. Negara terikat dengan beragam perjanjian kerjasama dan hutang, yang semakin mencekik ekonomi Indonesia dan menjadikan rakyatnya sebagai korban.

Hal ini jelas disebabkan oleh sistem kapitalis yang meniscayakan orang-orang ber-uang bisa membeli segalanya termasuk SDA dan fasilitas umum. Di Indonesia, kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin begitu tinggi. Hal ini pernah diungkapkan Abraham Samad, Ketua KPK 2011-2015 pada Maret 2018 bahwa 1% orang kaya di Indonesia menguasai 49% kekayaan negara.

Abraham juga mengungkapkan data yang dikutip dari World Bank dimana Indonesia menempati posisi ke 7 sebagai crony capitalism (kesuksesan bisnis yang diperoleh dari hubungan dekat antara pengusaha dengan penguasa) tertinggi sedunia. Sehingga klaim pertumbuhan ekonomi yang digencarkan pemerintah hanya nama lain dari kesejahteraan 20% orang terkaya di Indonesia.

Betapa jahatnya kapitalisme menyiksa dan mempermainkan rakyat. Segala kebijakan yang dibuat pemerintah dengan bersandar pada kapitalisme tak akan pernah berpihak pada kepentingan rakyat dan tak jua mengangkat martabat negara. Kini, negara sejatinya telah membunuh rakyatnya dengan kemiskinan dan budaya konsumtif.  Terus bergantung pada hutang luar negri dan terlunta mencari sesuap nasi.

Apa arti sebuah negri agraris, bila hijaunya alam telah terbeli secara pribadi. Dan di  Hari Tani Nasional, kami justru terluka dan menangis.

Matinya Adab dan Keadilan dalam Butir Pancasila

Oleh : Nida Husnia (Aktivis Mahasiswa)

    Huru hara perseteruan kubu pendukung calon presiden pada 2019 mendatang semakin runcing. Berawal dari trend kaos dengan tagar #2019gantipresiden hingga berhasil menghimpun jutaan masyarakat Indonesia yang memiliki cita-cita yang sama untuk menolak eksistensi Jokowi 2 periode.

    Hal itu disebabkan oleh bertambahnya polemik yang muncul di negri ini sejak kepemimpinan Joko Widodo. Mulai dari kasus korupsi politisi, impor bahan pangan, hingga inflasi dengan melemahnya rupiah di mata dollar Amerika. Berikut permasalahan harga barang juga mendorong para ibu untuk bergerak, ogah lagi berada dibawah kontrol kepemimpinan Jokowi.

    Disisi lain, ada mereka yang menghendaki pergantian secara sistemik. Tak cukup dengan ganti presiden dan rezim pemerintahannya, sistem demokrasi sebagai poros keberlangsungan tata kelola negara juga harus diganti. Sebab berulang kali menyodorkan nama-nama jagoan dalam kandidat kepresidenan tak jua mengubah derita rakyat dan memakmurkan kehidupan bangsa.

    Namun, lagi-lagi persekusi, sebuah sanksi semena-mena diberlakukan pada mereka yang disebut membuat makar dengan #2019gantipresiden apalagi bila bunyinya #2019gantisitem. Beberapa politisi membaca akan adanya bahaya yang muncul bila tagar ‘ganti sistem’ itu hidup, sebab ‘ganti sistem’ yang dimaksud tiada lain adalah Islam, sistem Islam yang ditegakkan melalui institusi yang dinamakan Khilafah.

    Maka, Khilafah berulang kali dimaki dengan kata-kata kotor. Sisanya yang lain menimpali dengan ceramah bahwa negri ini sudah aman dan damai sehingga jangan membuat kerusuhan dengan ide yang mengancam. Sedang aparat tak berkutik, bingung harus berbuat. Itulah yang tampak dalam video persekusi 2 pengguna motor saat diviralkan di media sosial.

    Sekali lagi, sebuah kelompok yang katanya mengusung ‘Islam’ paling damai justru berada di baris terdepan dalam beberapa aksi persekusi. Bangga mengatakan mereka yang paling pancasilais, mungkinkah mereka lupa dengan bunyi Pancasila ayat 2 : “Kemanusiaan yang adil dan beradab” ?

    Tengoklah berapa prosentase keadilan yang ditegakkan di negri ini. Saat ada 42 pejabat dari 45 yang korupsi di Malang, bagaimana mereka dijatuhi hukuman? Saat seorang ustadz hendak berceramah kemudian dibubarkan oleh satuan tapak suci Pagar Nusa, kepada siapa aparat keamanan berpihak? Saat seruan ganti sistem membumbung seantero Indonesia, sudah berapa orang yang ditenggelamkan karenanya?

    Sekarang mari bicara adab, mula-mula adab kepada sesama manusia. Pada 26 Agustus sebuah kasus datang dari seorang perempuan berjilbab yang dipaksa untuk melepas kaos #2019gantipresiden oleh sekelompok pria, perempuan itu menolak dan tetap dihardik hingga polisi datang menenangkan mereka.

    Kemudian video sekumpulan orang yang memaki pengendara motor yang mengenakan kaos #2019gantisistem dengan berkata “Ini Indonesia, bukan Arab”. Juga meneriakkan kata kotor “Khilafah t*****”. Sungguh mati akal pikiran mereka, karena tak lagi sadar bahwa yang dilawannya adalah Gusti Allah yang berkuasa membuat kakinya berdiri.

    Mari coba berbicara dengan nurani dan akal sehat, bahwa Khilafah adalah institusi negara yang didalamnya menerapkan Islam sebagai sistem hidup yang akan menjadi kontrol kegiatan masyarakat. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa Islam adalah agama yang FINISH, sudah sempurna dan tak dapat ditawar, sudah lengkap dan tak perlu mencari selainnya, maka apa yang salah?

    Bukankah semakin salah bila kita, Muslim, namun mengambil jalan lain selain Islam untuk mengatur hidup kita?

    Dan kini topeng kemunikafikan itu mulai mengelupas. Mereka ingin menjaga negri dengan menggerogotinya, membangun akhlak karimah dengan ajaran sesukanya. Tak perlu sebut dirimu nasionalis, karena nyatanya perjuangan pahlawan bangsa kau hianati. Tak perlu teriak “aku Muslim” karena nyatanya syariat Islam kau benci setengah mati.

    Sesungguhnya kemenangan itu benar-benar dekat, sedekat waktu fajar muncul dari kegelapan.

   

    

Membenci atau Menjaga

Oleh : Nida Husnia R. (Aktivis Mahasiswa Jember)

    Agustus lalu ceramah ustadz Abdul Somad dibatalkan di Jepara, hal itu kemudian beruntun pada pembatalan sejumlah agenda dakwah UAS di Jawa Tengah. Penolakan tersebut dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Mayong Cinta NKRI (AMMCN) dan Forum ASWAJA Nusantara (FAN) Jepara lantaran ceramah-ceramah UAS yang dinilai berpihak kepada ajaran Khilafah dan menggunakan simbol-simbol HTI.

    HTI jelas merupakan organisasi yang telah dilarang keberadaannya di Indonesia karena membawa ide yang dapat mengancam eksistensi Pancasila dan jiwa nasionalisme dalam semangat ber-NKRI. GP Ansor pun menilai bahwa ceramah UAS telah ‘ditunggangi’ organisasi radikal ini. Yaqut Cholil mengungkapkan bahwa dirinya dan GP Ansor merasa keberatan dengan simbol HTI yang digunakan dalam manajemen agenda UAS di pondok pesantren al Husna.

    Simbol HTI yang dimaksud tiada lain adalah panji tauhid liwa’ dan rayah.     Bendera hitam dengan tulisan tauhid berwarna putih ‘Laa ilaha illa Allah, Muhammad rasululullah’ dan bendera putih dengan tulisan serupa berwarna hitam.

    Tentang hal ini, Ibnu Abbas r.a telah berkata dalam sebuah hadits yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah :

كانت راية رسولله ص.م سوداء، و لواءه أبيض مكتوب عليه لا اله الاّ الله محمد رسول الله

Bendera Rasulullah itu berwarna hitam, dan panjinya berwarna putih, diatasnya tertulis : “ Laa ilaha illa Allah, Muhammad rasululullah”

Bendera tauhid jelas bukan merupakan lambang organisasi HTI, ia adalah bendera yang menjadi nadi perjuangan para sahabat dalam berperang dan menyebarkan dakwah Islam. Berdirinya liwa’ dan rayah telah mengangkat martabat kaum Muslim segabai ummat terbaik, kini tiadanya membuat ummat Muslim terpuruk bahkan ditenggelamkan oleh saudaranya.

    Ketakutan macam apa yang membayangi kaum Muslim terhadap keberadaan liwa’ dan rayah ini? Padahal ‘Tauhid’ adalah konsep utama dalam beriman. Menuhankan Allah saja, tidak yang lain. Meyakini Muhammad sebagai seorang Rasul, bukan yang lain. Syahadat yang kita ucapkan setiap hari dalam sholat, yang dengannya sesungguhnya kita berazzam untuk menjadi taat sehidup semati.

    Saat bersumpah bahwa Allah adalah Tuhan yang satu dan Muhammad adalah Rasul penutup anbiya’, detik itu sesungguhnya kita berjanji akan patuh pada perintahNya yang termaktub dalam al-Qur’an, akan mengikuti syariatnya yang dibawa oleh Rasul Muhammad. Bahkan keranda yang akan mengantar bangkai kita pun ditutupi dengan kain bertuliskan “Laa ilaha illa Allah, Muhammad rasululullah”

    Membatalkan agenda da’i sebab sebuah asumsi yang tak terbukti hanya menimbulkan bara dan dengki. HTI sudah dibubarkan, bahkan pemerintah harus bersikeras mengeluarkan PERPPU untuknya, namun kini yang ada malah dugaan ‘ditunggangi’ yang kemudian menjadikan liwa’ dan rayah sebagai buktinya. Maka, atas dasar apa pembatalan ini dilakukan? Menjaga NKRI atau benci simbol Islam?

    Teruntuk saudara yang aku cintai,

    Dalam hatimu sebenarnya engkau goyah, berulang kali mengadili, merampas, membatalkan seluruh agenda yang diduga ‘ditunggangi’ oleh organisasi yang kau anggap menjadi pengusung ide terlarang. Organisasi yang dahulu selalu nampak aktivitasnya melalui keberadaan liwa’ dan rayah. Apakah engkau lupa, bahwa ke Islam-an mu terkunci dengan Tauhid nya?  Bahwa ke Islam-an mu bisa gugur karena nya? Bahwa tiket surga yang engkau klaim hanya milikmu bisa lenyap karenanya.

    Teruntuk saudara yang aku cintai,

    Liwa’ dan rayah bukan milik HTI, sebab kalimat Tauhid juga tak hanya diucapkan orang-orang HTI. Ia adalah panji yang Rasul dan para sahabat perjuangkan, yang Ali bangga membawanya berlari ditengah kerumunan musuh, yang Umar gemetar menerima tugas kepemimpinan dalam negara yang ditegakkan Rayah diatas tanahnya.

Yang kini, engkau mati-matian menguburnya, padahal namamu tersemat sebagai seorang ‘Muslim’.