Rabu, 01 Agustus 2018
📖SIMPLY ARABIC-HADITH LEARNING (three)
🔍Source: Mu’jam Mufrodat Alfadzil Qur'an
Fiqh al Lughah wa sirrul Arabiyah
🎓By : al-faqir Nida Husnia (student of Education of Arabic Language)
Amarah Orang Tua
Hal yg paling sering tidak kita sadari adalah amarah orang tua. Seringkali ungkapan marah ini tidak nampak dalam raut wajah dan perbuatannya, bahkan berusaha disembunyikan meski terbersit rasa kesal dalam hati.
Rasul telah menasihati kita dalam sebuah hadist nya:
رضا الله في رضا الوالدين و سخط الله في سخط الوالدين
Ridho Allah terletak pada ridlo orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua.
Dalam disiplin ilmu fiqih bahasa Arab, marah memliki beberapa tingkatan yang dengannya pula istilahnya menjadi berbeda. Kata sakht (سخط) adalah tingkatan marah yg paling rendah, dlm kamus Al Qur'an sakht berarti marah yang akan mendatangkan hukuman atau akibat, lawan katanya adalah ridho.
Hal itu terbukti dengan banyaknya fakta disekeliling kita. Dimana ada saja hukum yang berlaku bagi seorang anak di masa dewasanya, yg ternyata itu adalah akibat dari perbuatan menyakiti hati orang tua. Meski tanpa diungkapkan dalam bentuk perbuatan, marah yg kita anggap ringan ternyata berdampak jua buat kita..😭
Bila ringannya marah orang tua saja berdampak bagi kita, apalagi jika sampai menetes air matanya.. Tamatlah hidup kita.
Mari meminta maaf kepada keduanya, sebelum kita dipisahkan ajal..
📖SIMPLY ARABIC-QUR’ANIC LEARNING (two)
🔍Source: Mu’jam Mufrodat Alfadzil Qur'an
🎓By : al-faqir Nida Husnia (student of Education of Arabic Language)
Antara تلاوة dan قراءة
Seringkali kita hampir tdk mampu membedakan antara Qiro’ah dan Tilawah. Keduanya sama2 mempunyai arti membaca, namun ternyata ada indikasi berbeda yang kelak membuat makna قراءة tak lagi sama dengan تلاوة.
Qiro'ah diambil dari susunan kata قرأ-يقرأ, berkembanglah ia menjadi قراءة dan قرآن. Kitab suci ummat Islam disebut Qur'an yang ternyata menurut sebagian Ulama yg dikutip dari kitab rujukan penulis, قرأ dapat berarti جمع (berkumpul), maka Al Qur'an adalah kitab yang terhimpun di dalamnya berbagai disiplin ilmu. (“تبيان لكل شيء” sebagai penjelas segala sesuatu : qs. An Nahl: 89)
Sedangkan tilawah diambil dari susunan kata تلا-يتلو, berkembanglah ia menjadi تلاوة. Tilawah memiliki makna yg lebih khusus dari Qiro'ah yaitu membaca sekaligus mengikuti apa yg terkandung dalam Al Qur'an baik itu perintah, larangan, motivasi maupun ancaman. Disebut tilawah berarti disertai kewajiban mengikuti syariat Nya.
Perhatikan ayat berikut : “وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا” (Apabila dibacakan kepada mereka ayat2 Kami, bertambahlah keimanannya : qs. Al Anfal:2)
Sebagian besar ummat Islam saat ini ternyata belum mengamalkan Tilawah Qur'an, hal itu terbukti dari minimnya penggunaan dan penerapan syariat Islam yang sdh sempurna dalam Al Qur'an. Banyak orang mengklaim bahwa negri ini sdh cukup islami dgn masjid2 nya, dgn adzan2 nya, dgn kerudungnya, padahal semua itu tak serta merta membuktikan wujud syariat yang digenggam negara sebagai dasar pelaksanaan aturan2 nya.
Mari jadikan Al Qur'an sebagai pedoman, bukan hanya bahan bacaan.
Minggu, 29 Juli 2018
📖SIMPLY ARABIC-QUR’ANIC LEARNING
🔍Source: Mu’jam Mufrodat fi Alfadzil Qur'an
🎓By : al-faqir Nida Husnia (student of Education of Arabic Language)
Tentang عرف dan علم
Dalam sebuah kesempatan di kuliah tafsir, kami membahas tema معرفة الله (Ma'rifatullah) yang disajikan dalam presentasi salah satu kelompok. Iseng kemudian penulis bertanya, “Bila عرف (baca:arofa) bermakna tahu, علم (baca:alima) pun maknanya tahu. Tapi mengapa untuk bahasan mengenal Allah kita gunakan kata معرفة yang diambil dari عرف?”
Dalam kitab yg dirujuk penulis, عرف berarti mengetahui sesuatu dgn cara mempelajari atsar atau jejak, dampak, efek dari sesuatu tsb. Sedangkan علم berarti mengetahui sesuatu hingga sampai kepada hakikat sesuatu itu. Bs dgn mengetahui dzatnya, atau hukum yg terkandung dlm wujudnya.
Sebagai manusia, kita adalah makhluk lemah yg serba terbatas. Mata tak mampu melihat apa yg ada dibalik tembok, telinga pun tak mampu mendengar suara dibawah seper sekian getarannya. Mengetahui dzat Allah juga hal yg mustahil dilakukan. Bahkan semakin bahaya bila manusia dgn segala kekurangan dan keterbatasannya mencoba berfikir ttg dzat Allah. Itulah mengapa untuk mengenal Allah tanpa bs mengetahui dzat Nya disebut dgn istilah Ma’rifatullah.
Namun Allah sebagai Maha diatas segala Maha mempunyai nama al-Alim. Sebagaimana termaktub dalam Al Qur'an ( عالم الغيب والشهادة) “Dialah yg mengetahui segala yg ghaib dn yang nyata”.
Namun hari ini sangat banyak orang yang menolak aturan-aturan atau hukum2 Allah. Padahal kita bahkan tak tahu apa yg benar-benar kita butuhkan, sedang Allah sebagai pencipta sdh sangat paham kebutuhan manusia.
Renungkanlah, sdh berapa banyak pelanggaran yg dibuat tangan2 manusia krn keangkuhannya, padahal Allah selalu mengetahui apa yg kita lakukan..
🎓By : al-faqir Nida Husnia (student of Education of Arabic Language)
Tentang عرف dan علم
Dalam sebuah kesempatan di kuliah tafsir, kami membahas tema معرفة الله (Ma'rifatullah) yang disajikan dalam presentasi salah satu kelompok. Iseng kemudian penulis bertanya, “Bila عرف (baca:arofa) bermakna tahu, علم (baca:alima) pun maknanya tahu. Tapi mengapa untuk bahasan mengenal Allah kita gunakan kata معرفة yang diambil dari عرف?”
Dalam kitab yg dirujuk penulis, عرف berarti mengetahui sesuatu dgn cara mempelajari atsar atau jejak, dampak, efek dari sesuatu tsb. Sedangkan علم berarti mengetahui sesuatu hingga sampai kepada hakikat sesuatu itu. Bs dgn mengetahui dzatnya, atau hukum yg terkandung dlm wujudnya.
Sebagai manusia, kita adalah makhluk lemah yg serba terbatas. Mata tak mampu melihat apa yg ada dibalik tembok, telinga pun tak mampu mendengar suara dibawah seper sekian getarannya. Mengetahui dzat Allah juga hal yg mustahil dilakukan. Bahkan semakin bahaya bila manusia dgn segala kekurangan dan keterbatasannya mencoba berfikir ttg dzat Allah. Itulah mengapa untuk mengenal Allah tanpa bs mengetahui dzat Nya disebut dgn istilah Ma’rifatullah.
Namun Allah sebagai Maha diatas segala Maha mempunyai nama al-Alim. Sebagaimana termaktub dalam Al Qur'an ( عالم الغيب والشهادة) “Dialah yg mengetahui segala yg ghaib dn yang nyata”.
Namun hari ini sangat banyak orang yang menolak aturan-aturan atau hukum2 Allah. Padahal kita bahkan tak tahu apa yg benar-benar kita butuhkan, sedang Allah sebagai pencipta sdh sangat paham kebutuhan manusia.
Renungkanlah, sdh berapa banyak pelanggaran yg dibuat tangan2 manusia krn keangkuhannya, padahal Allah selalu mengetahui apa yg kita lakukan..
Teror dan Mimpi 10 Juta Lapangan Kerja
https://www.mediaoposisi.com/2018/07/teror-dan-mimpi-sepuluh-juta-lapangan.html
Oleh: Nida Husnia
( Aktivis Mahasiswi Jember)
Mediaoposisi.com- Pada tanggal 24 Juli sebuah kabar ricuhnya pencari kerja datang dari kota Tangerang. Pemerintahan kota Tangerang yang bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan mengadakan Job Fair di Mall Metropolis Town Square. Ribuan orang berebut untuk mendapat kuota pekerjaan saling dorong hingga ada yang hampir pingsan.
Job Fair ini melibatkan 48 perusahaan yang membuka 9.000 lowongan kerja yang nantinya para karyawan akan ditempatkan didalam maupun luar negri. Job Fair ini diadakan pemerintahan kota Tangerang sebagai upaya memberantas besarnya pengangguran.
Meski terasa pengangguran masih menjamur, namun hebatnya ternyata Indonesia telah meraih prestasi maksimal dengan berkurangnya angka pengangguran sebesar 140 ribu orang dari Februari 2017. Yang awalnya berjumlah 7,01 juta kini menyusut menjadi 6,87 juta pada Februari 2018.
Merupakan fenomena yang semakin aneh, bila angka pengangguran di klaim telah berkurang namun kasus orang mati kelaparan bahkan ditemukan setelah beberapa lama seperti yang terjadi di Maluku Tengah. Pemprov Maluku kemudian mengklarifikasi kematian 3 warganya bukan karena kelaparan tapi karena kehabisan bahan makanan setelah ditinggal keluarganya.
Kehabisan makanan dan kelaparan? Apakah kehabisan makanan tak berarti kelaparan? Lawakan macam apa ini?
Media sosial baru-baru ini juga memviralkan sebuah postingan video seorang kakek yang dipukuli massa di Banjarnegara karena mencuri roti.
Belum lagi kasus seorang tukang becak yang mati kelaparan sempat mencuat pada 2017. Ada lagi kisah kakek yang bekerja menjual es keliling dengan pakaian kuning yang tak pernah berganti, setiap hari mangkal di halaman salah satu universitas di Jember, atau para ayah yang juga keliling berjualan ember dan sapu lidi.
Bila angka pengangguran telah berkurang drastis, seharusnya kita tak melihat banyaknya pemulung yang berseliweran mengais sampah. Namun lagi-lagi realita berbicara lebih jujur dari media berita, masih sangat banyak orang yang harus menangis akibat himpitan ekonomi.
Lucunya negri ini, bahkan protes tehadap membludaknya TKA yang mangkal di perusahaan-perusahaan di Indonesia dinilai berlebihan. Sebab bila dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia dan Amerika, rasio tenaga kerja Indonesia dengan TKA nya hanya sebesar 0,07%. Mereka pun dimanjakan dengan tidak wajibnya belajar bahasa Indonesia.
Jumlah TKA 85.974 memgang jabatan 12.779 sebagai konsultan, 15 ribu sebagai direksi, 23.800 sebagai tenaga profesional, 20 ribu sebagai manajer, 9 ribu sebagai teknisi, dan warga Indonesia sebagai buruhnya.
Jadi mana 10 juta lapangan kerja yang dijanjikan? Apakah berkurangnya pengangguran itu dihitung berdasarkan semua pekerjaan ‘yang penting bisa menghasilkan uang’? Meski serabutan yang penting ada pemasukan 13 ribu?
Maaf, bila anda tidak marah dengan fenomena ini, jangan katakan “Aku Cinta Indonesia”.[MO/sr]
Pertamina Terseok, Korban Kesekian Jualan Rezim
https://www.mediaoposisi.com/2018/07/pertamina-terseok-korban-kesekian.html
Oleh: Nida Husnia
(Aktifis Mahasiswi Jember)
Mediaoposisi.com- Sebuah kabar yang ramai dibicarakan datang dari PT. Pertamina sebagai perusahaan nasional resmi milik negara. Pertamina diketahui akan menjual sebagian asetnya kepada swasta guna menyehatkan keuangannya.
Pertamina dianggap perlu menjual asetnya menimbang kerugian yang selama ini dibebankan kepada Pertamina dengan tetapnya harga BBM sehingga ketika premium dijual 6.500/liter, Pertamina sedang menambal 2.000 sisanya.
Tak hanya itu, alasan lain yang melatar belakangi rencana penjualan aset ini adalah sebagai upaya me-regenerasi investasi, sehingga harapannya kedepan Pertamina akan lebih punya banyak partner dalam penanaman sahamnya.
Pertamina nampak kebingungan menghadapi beragam problem yang berurusan dengan keuangannya. Sejauh ini ia seolah menjadi anak tiri meski masuk dalam Badan Usaha Milik Negara, sebab nyatanya Pertamina dibiarkan menghadapi masalahnya sendiri untuk meringankan beban subsidinya.
Sangat jelas bahwa kepemilikan Pertamina dibawah kuasa negara, sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Seharusnya sudah menjadi kewajiban negara untuk menopang segala kebutuhan dan menyelesaikan segala masalah tanpa membebankannya kepada Pertamina sendiri hingga ia masih menunggu suntikan dana pemerintah untuk menutupi hutangnya.
Apalagi dengan gegabah menterinya ringan menandatangani surat izin melakukan korporasi pada 29 Juni lalu. Seorang pengamat ekonomi bahkan berani menyatakan Pertamina tak kan terancam bangkrut. Untuk apa Pertamina menjual asetnya bila bukan karena khawatir bangkrut? Bahkan ketika melakukan share down Pertamina akan semakin jaya?
Wacana penjualan aset negara sudah terjadi untuk yang kesekian kalinya, seperti PT Indosat, atau ketika BUMN menjual tol (tol Becakayu, Medan-Binjai, dll) dengan alasan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur lainnya di Indonesia. Bangun-jual proyek tol menjadi trend era pemerintahan Jokowi, hal itu bahkan di-request langsung oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.
Keganjilan yang terjadi selanjutnya adalah kondisi Indonesia yang stagnan, bahkan mengalami kemunduran. Negara seolah bisa menghasilkan banyak income tapi tak kunjung ada perubahan dari ekonomi rakyat, badai hutang pun tak mereda, kasus korupsi pun semakin menjamur, lapasnya bahkan mewah dengan AC dan televisi.
Inikah yang dinamakan ‘Democrazy’? Dimana segala putusan dan kebijakannya tak lagi waras. Yang salah dibela, yang benar dijegal. Pertimbangan-pertimbangan illogical coba ditawarkan dengan begitu yakinnya sehingga rakyat mampu menerima, tapi sayang, hari ini kejamnya Rezim sudah mendarah daging dalam ingatan rakyat.
Camkan selalu, Demokrasi membuat rakyat berlutut di awal kampanye, dan menangis ditengah perjalanan kerjanya. [MO/sr]
Rezim Jokowi Permainkan Rakyat dengan 13 Ribu
Oleh : Nida Husnia
(Aktivis Mahasiswi Jember)
https://www.mediaoposisi.com/2018/07/rezim-jokowi-permainkan-rakyat-dengan.html
Mediaoposisi.com- Bahagianya Indonesia. Saat ini indonesia berhasil mencapai prestasi turunnya angka kemiskinan dibawah 10 % untuk pertama kali sepanjang sejarah. Sebagaimana yang diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan per Maret 2018 sebesar 9,82 % yang berarti ada 25,95 juta orang miskin. (detikfinance.com)
Kategori miskin yang ditetapkan BPS pada 2017 adalah mereka yang berpenghasilan dibawah 332 ribu perbulan atau 11 ribu perhari untuk tiap orangnya, bila keluarga beranggotakan 4 orang, maka 1, juta itu dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Pada 2018 BPS kembali menetapkan batas kategori miskin bila berpenghasilan dibawah 401 ribu atau setara dengan 13 ribu perhari untuk tiap kepala, bila keluarga beranggotakan 4 orang, maka 1,6 juta dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Menurunnya prosentase kemiskinan sepertinya belum kita rasakan. Meski hal ini menjadi capaian tertinggi semasa bergantinya kepemimpinan dalam pemerintahan Indonesia. Jokowi dinilai berhasil menjadi seorang presiden yang mampu menuntaskan kemiskinan.
Lucunya lagi, menteri PPN (Perencanaan Pembangunan Nasional) mengungkapkan, garis kemiskinan ini dihitung berdasarkan kebutuhan kalori manusia. Yang menjadi pertanyaan adalah : “Benarkah angka kemiskinan turun? Atau justru standard kemiskinan yang dinaikkan level?”
Berkaca pada fakta kenaikan harga yang terus melonjak baik kebutuhan sandang, pangan maupun papan, 1,6 juta adalah rupiah yang sangat kecil dan jelas tak mampu memenuhi kebutuhan keluarga.
Lebih dari itu, kini kurs dollar naik menjadi 14.400. Apakah berarti rakyat tak perlu sekolah karena itu tidak termasuk biaya kebutuhan dasar? Atau rakyat tak boleh sekedar makan bakso seharga 5 ribu karena itu juga bukan kebutuhan pokok?
Menteri keuangan sudah sepantasnya pandai berhitung dalam Matematika sederhana. Apalagi sekedar menjumlahkan harga kebutuhan dasar per bulan adalah hal lumrah yang semestinya dilakukan.
Namun, tidakkah pemerintah berpikir bahwa rakyatnya dibebani pajak yang terus naik nominalnya, juga harga air dan listrik, biaya sekolah dan perlengkapan belajar, uang saku dan uang belanja, dengan 1,6 juta? Mustahil dipenuhi.
Disisi lain pejabat negara berfoya-foya dengan pencalonan legislatif, jamuan hidangan-hidangan untuk para tamu, atau seperti Jokowi yang tercatat pada Desember 2017 dengan tagihan makan 15 juta bersama keluarganya.
Berbagai perhitungan yang dicoba di logikakan dengan Metamatika sebenarnya tak lantas membuat rakyat percaya. Meski dihitung dengan perbandingan dolar sedemikian rupa, fakta berbicara lebih jujur dari mulut penguasa. Sebab rakyat merasakan himpitan ekonomi yang mencekik meski pemerintah mencoba menjadi bijaksana dengan menyodorkan alasan-alasan ilmiah.
Angka kemiskinan kini turun, sudahkah anda merasa hidup sejahtera?[MO/sr]
(Aktivis Mahasiswi Jember)
https://www.mediaoposisi.com/2018/07/rezim-jokowi-permainkan-rakyat-dengan.html
Mediaoposisi.com- Bahagianya Indonesia. Saat ini indonesia berhasil mencapai prestasi turunnya angka kemiskinan dibawah 10 % untuk pertama kali sepanjang sejarah. Sebagaimana yang diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan per Maret 2018 sebesar 9,82 % yang berarti ada 25,95 juta orang miskin. (detikfinance.com)
Kategori miskin yang ditetapkan BPS pada 2017 adalah mereka yang berpenghasilan dibawah 332 ribu perbulan atau 11 ribu perhari untuk tiap orangnya, bila keluarga beranggotakan 4 orang, maka 1, juta itu dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Pada 2018 BPS kembali menetapkan batas kategori miskin bila berpenghasilan dibawah 401 ribu atau setara dengan 13 ribu perhari untuk tiap kepala, bila keluarga beranggotakan 4 orang, maka 1,6 juta dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Menurunnya prosentase kemiskinan sepertinya belum kita rasakan. Meski hal ini menjadi capaian tertinggi semasa bergantinya kepemimpinan dalam pemerintahan Indonesia. Jokowi dinilai berhasil menjadi seorang presiden yang mampu menuntaskan kemiskinan.
Lucunya lagi, menteri PPN (Perencanaan Pembangunan Nasional) mengungkapkan, garis kemiskinan ini dihitung berdasarkan kebutuhan kalori manusia. Yang menjadi pertanyaan adalah : “Benarkah angka kemiskinan turun? Atau justru standard kemiskinan yang dinaikkan level?”
Berkaca pada fakta kenaikan harga yang terus melonjak baik kebutuhan sandang, pangan maupun papan, 1,6 juta adalah rupiah yang sangat kecil dan jelas tak mampu memenuhi kebutuhan keluarga.
Lebih dari itu, kini kurs dollar naik menjadi 14.400. Apakah berarti rakyat tak perlu sekolah karena itu tidak termasuk biaya kebutuhan dasar? Atau rakyat tak boleh sekedar makan bakso seharga 5 ribu karena itu juga bukan kebutuhan pokok?
Menteri keuangan sudah sepantasnya pandai berhitung dalam Matematika sederhana. Apalagi sekedar menjumlahkan harga kebutuhan dasar per bulan adalah hal lumrah yang semestinya dilakukan.
Namun, tidakkah pemerintah berpikir bahwa rakyatnya dibebani pajak yang terus naik nominalnya, juga harga air dan listrik, biaya sekolah dan perlengkapan belajar, uang saku dan uang belanja, dengan 1,6 juta? Mustahil dipenuhi.
Disisi lain pejabat negara berfoya-foya dengan pencalonan legislatif, jamuan hidangan-hidangan untuk para tamu, atau seperti Jokowi yang tercatat pada Desember 2017 dengan tagihan makan 15 juta bersama keluarganya.
Berbagai perhitungan yang dicoba di logikakan dengan Metamatika sebenarnya tak lantas membuat rakyat percaya. Meski dihitung dengan perbandingan dolar sedemikian rupa, fakta berbicara lebih jujur dari mulut penguasa. Sebab rakyat merasakan himpitan ekonomi yang mencekik meski pemerintah mencoba menjadi bijaksana dengan menyodorkan alasan-alasan ilmiah.
Angka kemiskinan kini turun, sudahkah anda merasa hidup sejahtera?[MO/sr]
Sabtu, 21 Juli 2018
Koleksi Bedebah dalam Etalase Demokrasi
Oleh : Nida Husnia (Mahasiswa IAIN Jember)
“Baru beberapa hari lalu aku berceramah panjang lebar tentang sistem keuangan dunia yang jahat dan merusak, tapi sekarang aku melarikan seorang tersangka kejahatan keuangan. Baru beberapa menit yang lalu aku masih terdaftar sebagai warga negara yang baik, bertingkah baik-baik dan selalu membayar pajak, tapi sekarang aku menjadi otak pelarian buronan besar”
Itulah pengakuan Thomas, seorang tokoh utama dalam karya fiksi ‘Negri Para Bedebah’ karya Tere Liye. Novel ini bercerita tentang kehidupan Thomas sebagai konsultan bisnis yang berusaha menyelamatkan bank Semesta milik om dan opanya dalam waktu 2 hari. Dengan waktu sesingkat itu ia melarikan Om dan Opanya ke Hongkong, menafikkan segala tuduhan, Thomas juga meminta bantuan orang-orang disekitarnya, termasuk kepada Rudi, kawan polisinya dalam klub petarung.
Novel ini sedikit banyak sebenarnya telah mengungkapkan siapa saja ‘bedebah’ yang bersangkutan dalam upaya pembebasan kasus Bank Semesta. Dimana mereka mengkhianati posisinya sendiri, entah itu sebagai aparat, pengusaha, pemodal, orang-orang partai, wakil rakyat, dan yang lainnya.
Mereka melanggar hukum yang dibuatnya sendiri, bekerja jauh dari amanat yang telah disumpahkan diatas kepalanya. Seluruh aktivitas kerja dalam misi ini tak ada yang gratis, tapi Thomas sudah menyediakan seluruh fee-nya. Oleh karenanya mereka mau mengikuti setiap perintah Thomas.
Negri Para Bedebah memang hanya karya fiksi, namun tak dapat dipungkiri bahwa lika-liku kisahnya serupa dengan realita kehidupan kita. Dimana seorang buronan melarikan diri dari jeratan hukum (meski dalam novel ini Om Liem berniat menyerahkan diri) hal itu bukan dilakukan seorang diri, mereka jelas punya relasi orang-orang elit yang membantu.
Seperti kasus Djoko S. Tjandra yang terlibat korupsi hak tagih/cassie Bank Bali pada 2009 hingga merugikan 546 miliar uang negara. Ia melarikan diri ke Singapura dan akhirnya menetap di Papua. Kejaksaan Agung menyatakan ia telah berganti kewarganegaraan dan pemerintah Papua mengaku memberikan perlindungan terhadap Djoko sebab posisinya sebagai orang terpandang disana. Dan kini kasus itu tinggal cerita. (liputan6.com)
Kasus lainnya misalnya korupsi E-KTP yang dilakukan mantan Ketua DPR Setya Novanto. Penangkapannya berbelit-belit sebab drama tiang listrik dan sakit kerasnya. Dalam kasus ini pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi mati-matian membuat pembelaan terhadapnya walau pernyataannya seringkali tak masuk akal.
Selain Fredrich Yunadi, tercatat pula nama dokter Bimanesh Sutarjo yang kini harus menerima vonis kurungan 6 tahun penjara dan denda 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Dokter Bimanesh dinyatakan bersalah setelah terbukti menjadi otak dibalik rekayasa hypertensi tersangka. (detik.com)
Belum lagi kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan skandal Bank Century oleh Sri Mulyani. Kasus itu mangkrak semenjak ia dilantik menggantikan Boediono sebagai Menteri Keuangan di era pemerintahan Jokowi. Kini prestasinya adalah menambah hutang negara, inflasi, memakmurkan pekerja asing, dll.
Pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan justru oleh mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Menjabat sebagai pengurus rakyat yang semestinya mengelola uang rakyat bukan merampoknya. Tidak pro rakyat kecil, karena yang dilakukannya justru memanfaatkan uang negara untuk membangun citra diri. Menaikkan harga-harga kebutuhan pokok. Ngerinya lagi, per 1 Juli harga tabung gas 3kg akan naik sebesar 33 ribu, rakyat kecil akan makan apa?
Mengingat kampanye yang rutin dilakukan oleh calon pemimpin pada setiap pemilihan, katanya mereka akan memberantas korupsi lah, menekan angka pengangguran, memberlakukan subsidi, tidak pro asing, tidak menaikkan harga BBM dan ba bi bu. Nyatanya semua itu omong kosong. Kekecewaan rakyat sudah sampai di ubun-ubun, semua orang cetakan demokrasi tak ada bedanya dengan tuannya demokrasi.
Demokrasi akan selalu menambah koleksi bedebah bahkan dalam tubuh pemerintah itu sendiri. Semua asas kebebasannya memang tidak diperuntukkan bagi rakyat tapi bagi orang-orang elit saja. Buktinya? Baca seluruh deretan kasus dalam negara demokrasi!
Oleh : Nida Husnia (Mahasiswa IAIN Jember)
“Baru beberapa hari lalu aku berceramah panjang lebar tentang sistem keuangan dunia yang jahat dan merusak, tapi sekarang aku melarikan seorang tersangka kejahatan keuangan. Baru beberapa menit yang lalu aku masih terdaftar sebagai warga negara yang baik, bertingkah baik-baik dan selalu membayar pajak, tapi sekarang aku menjadi otak pelarian buronan besar”
Itulah pengakuan Thomas, seorang tokoh utama dalam karya fiksi ‘Negri Para Bedebah’ karya Tere Liye. Novel ini bercerita tentang kehidupan Thomas sebagai konsultan bisnis yang berusaha menyelamatkan bank Semesta milik om dan opanya dalam waktu 2 hari. Dengan waktu sesingkat itu ia melarikan Om dan Opanya ke Hongkong, menafikkan segala tuduhan, Thomas juga meminta bantuan orang-orang disekitarnya, termasuk kepada Rudi, kawan polisinya dalam klub petarung.
Novel ini sedikit banyak sebenarnya telah mengungkapkan siapa saja ‘bedebah’ yang bersangkutan dalam upaya pembebasan kasus Bank Semesta. Dimana mereka mengkhianati posisinya sendiri, entah itu sebagai aparat, pengusaha, pemodal, orang-orang partai, wakil rakyat, dan yang lainnya.
Mereka melanggar hukum yang dibuatnya sendiri, bekerja jauh dari amanat yang telah disumpahkan diatas kepalanya. Seluruh aktivitas kerja dalam misi ini tak ada yang gratis, tapi Thomas sudah menyediakan seluruh fee-nya. Oleh karenanya mereka mau mengikuti setiap perintah Thomas.
Negri Para Bedebah memang hanya karya fiksi, namun tak dapat dipungkiri bahwa lika-liku kisahnya serupa dengan realita kehidupan kita. Dimana seorang buronan melarikan diri dari jeratan hukum (meski dalam novel ini Om Liem berniat menyerahkan diri) hal itu bukan dilakukan seorang diri, mereka jelas punya relasi orang-orang elit yang membantu.
Seperti kasus Djoko S. Tjandra yang terlibat korupsi hak tagih/cassie Bank Bali pada 2009 hingga merugikan 546 miliar uang negara. Ia melarikan diri ke Singapura dan akhirnya menetap di Papua. Kejaksaan Agung menyatakan ia telah berganti kewarganegaraan dan pemerintah Papua mengaku memberikan perlindungan terhadap Djoko sebab posisinya sebagai orang terpandang disana. Dan kini kasus itu tinggal cerita. (liputan6.com)
Kasus lainnya misalnya korupsi E-KTP yang dilakukan mantan Ketua DPR Setya Novanto. Penangkapannya berbelit-belit sebab drama tiang listrik dan sakit kerasnya. Dalam kasus ini pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi mati-matian membuat pembelaan terhadapnya walau pernyataannya seringkali tak masuk akal.
Selain Fredrich Yunadi, tercatat pula nama dokter Bimanesh Sutarjo yang kini harus menerima vonis kurungan 6 tahun penjara dan denda 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Dokter Bimanesh dinyatakan bersalah setelah terbukti menjadi otak dibalik rekayasa hypertensi tersangka. (detik.com)
Belum lagi kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan skandal Bank Century oleh Sri Mulyani. Kasus itu mangkrak semenjak ia dilantik menggantikan Boediono sebagai Menteri Keuangan di era pemerintahan Jokowi. Kini prestasinya adalah menambah hutang negara, inflasi, memakmurkan pekerja asing, dll.
Pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan justru oleh mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Menjabat sebagai pengurus rakyat yang semestinya mengelola uang rakyat bukan merampoknya. Tidak pro rakyat kecil, karena yang dilakukannya justru memanfaatkan uang negara untuk membangun citra diri. Menaikkan harga-harga kebutuhan pokok. Ngerinya lagi, per 1 Juli harga tabung gas 3kg akan naik sebesar 33 ribu, rakyat kecil akan makan apa?
Mengingat kampanye yang rutin dilakukan oleh calon pemimpin pada setiap pemilihan, katanya mereka akan memberantas korupsi lah, menekan angka pengangguran, memberlakukan subsidi, tidak pro asing, tidak menaikkan harga BBM dan ba bi bu. Nyatanya semua itu omong kosong. Kekecewaan rakyat sudah sampai di ubun-ubun, semua orang cetakan demokrasi tak ada bedanya dengan tuannya demokrasi.
Demokrasi akan selalu menambah koleksi bedebah bahkan dalam tubuh pemerintah itu sendiri. Semua asas kebebasannya memang tidak diperuntukkan bagi rakyat tapi bagi orang-orang elit saja. Buktinya? Baca seluruh deretan kasus dalam negara demokrasi!
Langganan:
Postingan (Atom)
Baca Opini
Festival HAM Jember
Hari ini Jember mjd tuan rumah dlm agenda yg d beri judul "Festival HAM" dan terdiri dari beberapa sesi diskusi. Tepatnya pd p...
-
https://www.mediaoposisi.com/2018/07/ilusi-negri-makmur-dan-realita-pangan.html Oleh: Nida Husnia (Mahasiswa IAIN Jember) Mediaoposis...
-
Oleh : Nida Husnia (Mahasiswa IAIN Jember) https://www.mediaoposisi.com/2018/07/membongkar-leksikologi-dibalik-istilah.html Mediao...
-
Oleh: Nida Husnia (Mahasiswi IAIN Jember) Mediaoposisi.com- Media sosial sedang digegerkan dengan bentangan spanduk dalam rangka men...

